Membaca Proyek 'Perang' di Tanah Papua

Asisten Operasi Polri Irjen Pol M Iriawan dan Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Umar yang memimpin pasukan akhirnya menjadi 'penyambut' warga untuk kemudian dikawal ke Timika Papua.

Baca Juga

Anggota Polres Puncak Jaya Gugur Ditembak KKB Bumiwalo Telenggen

Atas keberhasilan itu kemudian Gatot Nurmantyo secara mengejutkan langsung terbang ke Papua. Di lokasi yang disebut markas OPM atau tempat dimana pasukan khusus TNI mengusir 'penyandera' warga, langsung digelar upacara kehormatan.

Sebanyak 57 orang pasukan TNI pun diberi anugerah kenaikan pangkat luar biasa oleh Gatot. Seketika juga pujian dan sanjungan meruah untuk keberhasilan TNI.

Baca Juga

Permintaan Pj Gubernur Papua Tengah: Hentikan Kekerasan di Paniai

Terutama di jejaring sosial. Persepsi bahwa TNI menjadi 'penakluk' pertama bersahut-sahutan dengan pasukan Polri yang menjadi penyambut warga korban sandera.

Baca Juga

Aksi Teror KKB di Papua 2022 Turun, Korban TNI-Polri dan Warga Sipil Bertambah

Ditambah lagi Tito Karnavian tak merayakan 'keberhasilan' anak buahnya di Papua seperti yang dilakukan Gatot. "Itu adalah operasi yang sukses," ujar Tito di Jakarta.

Ia tak merinci untuk siapa apresiasi itu. Namun secara diplomatis pernyataan itu ditujukan kepada keberhasila tidak adanya korban jiwa.

Meski begitu, Tito tetap menyematkan bahwa apa yang terjadi itu tetap tak lebih sebagai ulah kriminal biasa. Pengalamannya didapuk sebagai Kapolda Papua, membuat referensi Tito lebih kuat soal kejahatan itu.

Namun demikian, keyakinan Tito soal itu sepertinya tak membuahkan hasil. Di pucuk lembaga pemerintah yakni Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, apa yang terjadi di Papua dinilai lebih dari sebuah kejahatan biasa.

Penilaian itu juga sejalan dengan paradigma di DPR atau dengan kata lain seragam dengan yang ada di kepala Panglima TNI. Atas itu, muncul kesepakatan baru bahwa mereka yang di Papua dan kerap mengangkat senjata butuh penamaan baru agar ada keseragaman langkah penindakan.

"Kemarin banyak istilah, tapi sekarang sudah disatukan istilah menjadi Kelompok Kriminal Separatisme Bersenjata," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, di Jakarta, Senin 20 November 2017.

Pesan 'eufemisme' atau penyederhanaan kelompok kriminal oleh Polri yang sempat menjadi kata 'andalan' polisi akhirnya kini dibuat terang dengan menambah kata 'separatisme'.

TNI siap mbk. Namun, selama statusnya kelompok kriminal bersenjata, Polri menjadi ujung tombak penyelesaian kasus tersebut.

— Pusat Penerangan TNI (@Puspen_TNI) November 16, 2017

Halaman Selanjutnya

Dengan itu, maka secara kelembagaan kini TNI pun bisa mengambil peran dalam penindakannya. Tak jelas bagaimana mungkin 'alotnya' pembahasan penambahan kata Separatisme itu.