Membaca Proyek 'Perang' di Tanah Papua
- VIVA.co.id/Banjir Ambarita
Di Poso, 'proyek perang' itu dinamai Operasi Tinombala, dan menempatkan Polri sebagai leading sector-nya. Jadi meski itu bersifat gabungan, suka tak suka pasukan 'tempur' TNI mesti tunduk di bawah koordinasi Kapolri.
Atas itu, ketika George menyebut akan ada operasi keamanan di Papua, terutama setelah banyaknya korban dari Brimob Polri yang menjadi korban. Maka sinyal operasi gagasan militer ini pun menguap ke permukaan.
Hingga kemudian mendadak tersiar kabar soal 'penyanderaan' 1.300 orang warga di Kampung Banti dan Kimbely Timika pada 7 November 2017. Dalam pengumuman polisi, aksi itu dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata.
Tak disebut apakah itu OPM atau bukan. Polisi hanya memastikan bahwa mereka adalah kelompok kriminal. Atau dengan kata lain, maka penindakan itu menjadi ranahnya polisi.
Istilah baru berbau 'eufemisme' ini pun diserap publik lewat polisi. Sehingga disadari atau tidak, ada pesan bahwa apa yang terjadi saat ini di Papua adalah murni kejahatan umum, atau bukan kejahatan ideologis dan politik.
"Motifnya masalah ekonomi, ketidakpuasan. Kadang dibawa isu ke separatisme," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian mendefinisikan kejahatan kelompok yang menewaskan beberapa anggotanya di Papua itu pada Kamis, 9 November 2017.
Atas itu juga, Tito mengedepankan agar upaya persuasif menjadi prasyarat utama polisi untuk menindak. Meski memang tak menutup kemungkinan ada cara lain, namun Polri memang meyakinkan bahwa mereka bisa menangani itu.
"Ketika damai enggak bisa dilakukan, terpaksa upaya penegakan hukum dengan terukur kita lakukan," kata Tito.
Namun demikian, setelah hampir dua pekan berjalan soal kabar 'penyanderaan' di kawasan tambang Tembagapura Timika. Secara mengejutkan pada Jumat, 17 November 2017, sejumlah pasukan TNI berkemampuan khusus disebut meringsek masuk ke wilayah yang disebut kandang OPM.
"TNI bergerak dengan senyap," ujar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Sabtu, 18 November 2017.
Dilaporkan, dari operasi senyap itulah setidaknya 347 orang warga berhasil direlokasi dari dua kampung yang diisolasi oleh kelompok bersenjata.
Ratusan orang yang telah dievakuasi itu pun kemudian diserahkan ke pasukan gabungan dari Polri yang juga menuju ke lokasi. Sehingga, mereka akhirnya merelokasi warga yang mayoritas non-Papua itu ke Timika.
