'KPK' ala Anies-Sandi, Seberapa Menggigit?
- VIVA.co.id/ Irwandi Arsyad
BW mencontohkan masalah pada sektor pajak terhadap air menjadi salah satu contoh persinggungan antara persoalan korupsi dan hak asasi manusia.
"Kita punya ribuan gedung tinggi di Jakarta, tapi kalau dicek apakah mereka sudah membayar pajak berkaitan dengan air yang diambil dari tanah itu? Ternyata cukup banyak masalah di dalamnya. Itu bisa merugikan kemaslahatan kepentingan publik, jadi ada isu hak asasi juga kan di situ," ujarnya.
Pada kesempatan itu, BW menyatakan pembentukan Komite PK ini telah melalui kajian, diskusi dan mendengar banyak masukan dari berbagai kalangan, salah satunya dari LSM di bidang antikorupsi dan HAM. Komite PK ini dibentuk agar tidak menimbulkan masalah untuk SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
"Maksudnya adalah mereka jadi bagian penting dari seluruh proses ini. Kami juga ingin dikawal mereka, bukan sekadar mendapat masukan, mereka jadi partner, jadi watch dog dan jadi bagian penting dari seluruh proses ini. Ini yang menurut saya, Pak Gubernur terima kasih karena sudah memberi ruang, tingkat partisipasi yang juah lebih baik," terang Bambang.
Ke depan, kehadiran Komite PK ini bukan saja sebagai upaya pencegahan korupsi di DKI Jakarta, tapi juga harus sebagai sebuah gerakan pencegahan korupsi yang bersifat sistemik dan sistematis. Bentuknya itu dari semula partisipatif menjadi sebuah gerakan kolaboratif.
"Mudah-mudahan di tahun kelima ada kolaborasi, ide-idenya, bagaimana membangun sistem lebih baik bisa dari masyarakat yang kemudian ditempel pada sistem. Kalau kita cuma membuat pencegahan antikorupsi itu sekadar program, tapi kalau gerakan sosial pencegahan korupsi ini yang menjadi menarik," ujarnya.
Tumpang Tindih
Anggota DPRD Fraksi Partai Nasdem, Bestari Barus menilai Komite Pencegahan Korupsi bentukan Anies-Sandi ini bukan suatu hal yang mendesak. Sebab, untuk pengawasan internalnya sudah menjadi domain inspektorat daerah. Lagipula, KPK juga sudah 'berkantor' di lingkungan Pemprov DKI sebagai upaya pencegahan korupsi bagi aparatur birokrasinya.
"Jadi ngapain lagi buat Komite Pencegahan Korupsi? Kemudian antara inspektorat dengan Tim Gubernur nanti yang mana sebetulnya itu, tentu sesuatu yang bisa membingungkan di internal. Dikhawatirkan jadi tumpang tindih," kata Bestari kepada VIVA, Rabu 3 Januari 2018.
