'KPK' ala Anies-Sandi, Seberapa Menggigit?
- VIVA.co.id/ Irwandi Arsyad
Baginya, keberadaan Komite PK ini bukan suatu yang krusial, tanpa lembaga itu pun tak jadi masalah bagi DKI. Sebaliknya, yang dibutuhkan Jakarta saat ini kata dia, adalah memaksimalkan dalam bidang pelayanan.
Seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), BPJS Kesehatan, jalan rusak, masalah banjir, dan pencegahan terhadap bahaya narkoba. "Semestinya itu yang diutamakan," tuturnya.
Sementara itu, terkait penunjukan Bambang Widjojanto sebagai ketua Komite PK, Bestari menganggap tak ada yang istimewa. BW katanya, merupakan salah satu anggota tim sukses Anies-Sandi dan wajar bila kemudian ia 'diganjar' jabatan untuk mengisi pos-pos yang dibentuk oleh pasangan yang telah dia menangkan.
"Bagi-bagi jabatan itu hal yang biasa dalam sebuah suksesi, ada yang harus diakomodir supaya terus terjaga dalam masa-masa periodenya. Mudah-mudahan emang betul-betul bagus," tutur politikus Nasdem ini. [Baca: Beda Komite Pencegahan Korupsi dan Inspektorat DKI]
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan tugas dan fungsi Komite PK tidak akan tumpang tindih dengan SKPD lainnya. Secara operasional, komite bertanggung jawab dan berada di bawah langsung gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, secara administratif, anggarannya akan dikelola oleh Sekda DKI Jakarta.
"Mengenai fungsinya supaya tidak ada duplikasi dengan fungsi-fungsi SKPD yang lain, maka ada tiga aspek utama. Pertama, adalah pembangunan integritas ASN. Yang kedua, pembangunan sistem antikorupsi, yang ketiga pembangunan budaya antikorupsi," kata Anies di Balai Kota.
Senada, Ketua Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta, Bambang Widjojanto menegaskan, komite yang dia pimpin tidak akan tumpang tindih dengan SKPD lain. Sebab, komite hanya bertugas melakukan pencegahan korupsi melalui sistem di Pemprov DKI Jakarta. Komite ini tidak punya kewenangan untuk penindakan.
"Itu urusannya penegak hukum (penindakan). Jadi ini enggak ada urusannya dengan komite ini, enggak ada tumpang tindih. Kami bukan KPK, kalau KPK ada penindakannya, kami enggak ada penindakannya," ujar BW.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang merespons positif Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta. Menurut Saut, kegagalan Indonesia dalam memberantas korupsi karena langkah yang diambil kerap tak menopang sistem. Misalnya, sistem atau tata kelola Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Harusnya, kata dia, pemerintah bisa menguatkan peran APIP.
"Sekecil apa pun yang kita lakukan untuk memberantas perilaku korup itu baik dan patut diapresiasi, karena kami sangat perlu peran serta dari banyak pihak, terutama di lingkungan pelaksana pembangunan (pihak eksekutif). Kalau mau mengembangkan mekanisme internal kontrol yang lebih sustain itu lebih baik daripada sekadar upaya ad hoc," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang kepada VIVA, Rabu, 3 Januari 2018.
