'KPK' ala Anies-Sandi, Seberapa Menggigit?
- VIVA.co.id/ Irwandi Arsyad
Kemudian, Komite PK menjadi penghubung antara Pemprov DKI dan lembaga-lembaga lain, terkait dengan penegakan-penegakan prinsip good governance, seperti KPK, terutama di dalam melakukan pencegahan dan pengawasan di Pemprov DKI.
"Kami tempatkan pembentukan Komite ini sebagai yang pertama untuk mengawali 2018 ini," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 3 Januari 2018.
Menurut mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, ada dua pokok yang menjadi agenda utama Komite PK dalam jangka pendek. Pertama, yaitu di bidang tata kelola pemerintahan. Kedua, bidang penyelamatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mencegah korupsi dalam urusan tata kelola pemerintahan akan mencegah terjadinya kebocoran anggaran. Sementara itu, menyelamatkan PAD perlu dilakukan karena ada banyak potensi pendapatan daerah.
"Ke depan saya berharap Jakarta sebagai kota Metropolitan akan dapat meningkatkan PAD dan dapat membangun kota menjadi lebih berkualitas," ujarnya.
Terintegrasi HAM
Lebih dari itu, pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan komitmen utama dari pasangan Anies-Sandi. Karena itu, pembentukan Komite PK Jakarta ini merupakan salah satu tugas prioritas yang harus dilakukan pada 100 hari pertama pemerintahan.
"Kami ingin agar terwujudnya pemerintahan bersih bukan hanya menjadi milik satu dua orang tokoh saja, yang akan hilang begitu mereka pergi. Namun, kami ingin perubahan mendasar dalam sistemnya, sehingga terwujudnya pemerintahan bersih akan bersifat lestari dan berlangsung lama," ujarnya.
Anies yakin dengan keberadaan Komite PK, percepatan pembangunan di Jakarta bisa dilakukan dengan tata kelola yang benar dan baik. Karena umumnya, komitmen percepatan pembangunan terkadang mengorbankan tata kelola, di sisi lain tertib tata kelola tapi kecepatan pembangunan berkurang.
Ketua Komite Pencegahan Korupsi Pemprov DKI, Bambang Widjojanto, mengatakan, tim ini nantinya mencoba membangun perspektif yang mengintegrasikan permasalahan korupsi dengan hak asasi manusia. Menurut pria yang akrab disapa BW itu, dampak korupsi bisa menjadi penyebab masalah hak asasi manusia.
"Selama ini bicara korupsi enggak pernah diintegrasikan sama HAM, Padahal kalau dilihat sekarang yang namanya dampak korupsi itu menjadi penyebab dari problem-problem hak asasi manusia. Jadi sekarang kami mulai membangun perspektif yang mengintegrasikan isu antikorupsi dengan HAM," kata BW di Balai Kota DKI, Rabu 3 Januari 2017.
