- U-Report
VIVA – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengakui masih ada kesimpang siuran dalam sistem termasuk soal hak cipta. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Kemendikbud RI, Hilmar Farid.
"Para musisi yang menentukan dan pemerintah yang mengarahkan. Apa yang perlu kita lakukan adalah sebuah inisiatif kebijakan. Kita mengembangkan dana abadi kebudayaan itu open call, bisa diikuti oleh siapapun,” kata Hilmar Farid saat mengisi acara DIKSI Maraton ke-10, dengan tema Kebijakan Publik Terhadap Seni Musik : Program Pendukung, Pembiayaan, dan Perpajakan.
Namun pihaknya berjanji akan segera memperbaiki hal itu. Menurut Hilmar Faird, Kemendikbud akan memfokuskan mengatasi masalah di industri budaya dan seni.
"Kekayaan intelektual kita punya piutang gede di platform digital. Mereka (platform) mau bayar cuma bayarnya ke siapa? Ekosistem ini yang kita benahi. Ini menjadi prioritas kita untuk memperbaiki," kata Hilmar.
Selain itu, dalam diskusi juga hadir Muhammad Amin Abdulah selaku Direktur Industri Musik, Seni Pertunjukan, dan Penerbitan Kemenparekraf. Ia membeberkan pihaknya telah memberi insentif bagi pelaku seni dengan skema tertentu.
"Sebuah direktorat memberikan skema insentif (dana). Tapi kembali ke para pelaku di industri musik," ucapnya.
Dana tersebut merupakan dana abadi dengan besar sekitar Rp12 trilyun. Dalam pencairan dana abadi, pemerintah meminta pertanggung jawaban yang bertujuan memajukan kreatifitas dibidang seni dan budaya.
"Sumbangan lebih longgar yang penting memenuhi kriteria. Dalam memajukan seni budaya. Selama covid beberapa isentif diberikan ke pajak penghasilan karyawan, pajak umkm, impor ditanggung pemerintah," kata Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Kementrian Keuangan RI.
Diskusi tersebut tercipta atas inisiasi Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), yang diketuai Candra Darusman. Diskusi itu telah berlangsung sejak 7 Oktober hingga 2 Desember 2020 dan membahas banyak hal di bidang industri kesenian.
