Beranda
img_title

Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H

advokat
31 Oktober 1958
s/d
Sekarang
img_title img_title
Cita-citanya menjadi penegak hukum terpenuhi. Patrialis Akbar memulai dengan masuk kuliah hukum, dosen, advokat, politikus, menteri, hingga hakim konstitusi. Ia menjadi salah satu tokoh yang pernah menduduki tiga lembaga negara yang berbeda; legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Menjadi hakim konstitusi berarti menegakkan keadilan bagi harkat dan martabat kemanusiaan. Patrialis Akbar mengakui tidak memiliki visi pribadi karena ditakutkan akan mengacaukan Mahkamah Konstititusi (MK). MK memutuskan putusan yang diambil berdasarkan hasil keputusan kolektif, akan bahaya jika setiap hakim memiliki visi pribadi.

Patrialis Akbar lahir di Padang, Sumatera Barat, 31 Oktober 1958. Masa sekolah dasar hingga menengah diselesaikan di tempat kelahirannya. Lulus dari sekolah lanjutan atas, Patrialis merantau ke ibu kota. Ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Jakarta dan  berhasil menyandang gelar sarjana hukum pada usia 25 tahun.

Selepas menyelesaikan pendidikan sarjananya, Patrialis memulai kariernya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah sekaligus menjadi pengacara dan penasehat hukum. Setelah sekian tahun menjalani profesi dosen dan pengacara, Patrialis beralih sebagai politikus. Dia bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN), partai besutan Amien Rais, saat awal lahirnya Era Reformasi 1998.

Pada pemilu 1999, dia terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 1999-2004. Pada pemilu berikutnya, dia terpilih kembali anggota dewan sekaligus menjadi Ketua Fraksi PAN di MPR RI 2004-2009. Di tengah kesibukannya, Patrialis tetap menyelesaikan pendidikan master hukumnya di UGM dan doktornya di Unpad, Bandung.

Karier Patrialis di Senayan terhenti pada pemilu 2009, dia tidak terpilih kembali menjadi anggota dewan. Meski demikian, kariernya justru meroket.

Patrialis Akbar diberi tugas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Hukum dan HAM periode 2009-2011. Ia hanya tiga tahun menjalani sebagai menteri, setelah itu Patrialis menjadi anggota Kompolnas. Kariernya kembali menanjak saat dia menjadi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi 2013-2018.

      
KELUARGA      
Istri                                       : Sufriyeni
Anak                                     : Lima Orang


PENDIDIKAN
    Sekolah Dasar Muhammadiyah Padang, 1971
    Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, SMPN II, Padang, 1974
    Sekolah 4 Tahun Pendidikan Guru Agama Negeri, Padang, 1975
    Sekolah 2 Tahun Pendidikan Guru Agama Negeri, Padang, 1977
    Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, STM Negeri II, Padang, 1977
    S1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 1983
    S2, Magister Hukum Universitas Gajah Mada, 2010
    S3, Doktor Hukum Universitas Pajajaran, Bandung, 2012

KARIER
    Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1989 – 1992
    Pengacara dan Penasehat Hukum, 1989 – 1999
    Anggota DPR dan Wakil Ketua Fraksi Refomasi DPR RI, 1999 - 2004
    Anggota DPR dan Ketua Fraksi PAN MPR RI, 2004 - 2009
    Menkumham RI, 2009 -2011
    Anggota Kompolnas, 2009 - 2011
    Komisaris Utama PT. Bukit Asam Tbk, 2011 - 2013
    Hakim Mahkamah Konstitusi, 2013-2018


Berita Terkait
UU Pemilu Kembali Digugat, Syarat Ijazah SMA untuk Capres-Cawapres Diminta Dihapus

UU Pemilu Kembali Digugat, Syarat Ijazah SMA untuk Capres-Cawapres Diminta Dihapus

Nasional

15 November 2026
DPR Tegaskan Putusan MK-MA soal Ijazah Sudah Final, Upaya Gibran Lawan Lewat PTUN Sia-sia?

DPR Tegaskan Putusan MK-MA soal Ijazah Sudah Final, Upaya Gibran Lawan Lewat PTUN Sia-sia?

Nasional

11 November 2026
Gibran Mau Buktikan Keabsahan Ijazahnya, Yusril Bilang Putusan MA Tak Bisa Diajukan PK

Gibran Mau Buktikan Keabsahan Ijazahnya, Yusril Bilang Putusan MA Tak Bisa Diajukan PK

Nasional

10 November 2026
Gerindra Bakal Gelar Rapat Internal Bahas Putusan MK dan MA

Gerindra Bakal Gelar Rapat Internal Bahas Putusan MK dan MA

Nasional

10 November 2026
Mantan Ketua MK Sebut Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Bisa Mengarah ke Makar

Mantan Ketua MK Sebut Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Bisa Mengarah ke Makar

Nasional

8 November 2026
9 Hakim MK Pengadil Gugatan Ijazah Gibran Tak Langgar Etik, MKMK Singgung Fenomena Peradilan Dunia

9 Hakim MK Pengadil Gugatan Ijazah Gibran Tak Langgar Etik, MKMK Singgung Fenomena Peradilan Dunia

Nasional

5 November 2026
Anwar Usman Komentari soal UU Wantimpres Digugat di MK

Anwar Usman Komentari soal UU Wantimpres Digugat di MK

Nasional

22 Oktober 2026
PBB hingga PPP Gugat UU Pemilu ke MK, Ada Dua Pasal yang Disorot Jelang 2029

PBB hingga PPP Gugat UU Pemilu ke MK, Ada Dua Pasal yang Disorot Jelang 2029

Nasional

20 Oktober 2026
Soal Gugatan KUHAP di MK, Eddy Hiariej: Tak Boleh Nyicil-nyicil, Itu Namana Akal-akalan

Soal Gugatan KUHAP di MK, Eddy Hiariej: Tak Boleh Nyicil-nyicil, Itu Namana Akal-akalan

Nasional

19 Oktober 2026
Putusan MK Bikin UU Peradilan Militer Harus Diubah, Kemenkum Buka Suara

Putusan MK Bikin UU Peradilan Militer Harus Diubah, Kemenkum Buka Suara

Nasional

16 Oktober 2026
Bobby soal Gugatan Ijazah Gibran: Saran Saya Sekalian Saja Dipermasalahan Sarjananya

Bobby soal Gugatan Ijazah Gibran: Saran Saya Sekalian Saja Dipermasalahan Sarjananya

Nasional

9 Oktober 2026
Buntut Putusan Ijazah Gibran, UU Pemilu soal Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Digugat ke MK

Buntut Putusan Ijazah Gibran, UU Pemilu soal Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Digugat ke MK

Nasional

9 Oktober 2026
Putusan MK Soal Ijazah Gibran, Komisi II DPR Bakal Pelajari Syarat Pendidikannya

Putusan MK Soal Ijazah Gibran, Komisi II DPR Bakal Pelajari Syarat Pendidikannya

Nasional

8 Oktober 2026
Respons Anggota Wantimpres, Bamsoet soal Putusan MK Terkait Ijazah Gibran

Respons Anggota Wantimpres, Bamsoet soal Putusan MK Terkait Ijazah Gibran

Nasional

8 Oktober 2026
Jokowi Bicara soal Upaya Pemakzulan Gibran: Harus Ikuti Mekanisme Konstitusi

Jokowi Bicara soal Upaya Pemakzulan Gibran: Harus Ikuti Mekanisme Konstitusi

Nasional

8 Oktober 2026
Sahroni Blak-blakan Ungkap Sikap NasDem soal Gibran Usai Putusan MK, Singgung Surat Pemakzulan

Sahroni Blak-blakan Ungkap Sikap NasDem soal Gibran Usai Putusan MK, Singgung Surat Pemakzulan

Nasional

8 Oktober 2026
Pengakuan Gibran dan Putusan MK Bertolak Belakang, Mantan Hakim Konstitusi Singgung Konsekuensinya: Ini Bahaya!

Pengakuan Gibran dan Putusan MK Bertolak Belakang, Mantan Hakim Konstitusi Singgung Konsekuensinya: Ini Bahaya!

Nasional

8 Oktober 2026
NasDem Buka Suara soal Beredarnya Surat Pemakzulan Gibran yang Catut Nama Kader

NasDem Buka Suara soal Beredarnya Surat Pemakzulan Gibran yang Catut Nama Kader

Nasional

8 Oktober 2026
Media Asing Soroti Putusan MK soal Gugatan Ijazah Gibran, Ini yang Jadi Perhatian

Media Asing Soroti Putusan MK soal Gugatan Ijazah Gibran, Ini yang Jadi Perhatian

Nasional

8 Oktober 2026
9 Hakim MK Dilaporkan ke MKMK Terkait Perkara Ijazah Gibran

9 Hakim MK Dilaporkan ke MKMK Terkait Perkara Ijazah Gibran

Nasional

8 Oktober 2026
Share :