- Pemprov Kalimantan Timur
VIVA – Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor optimis angka kemiskinan di Kaltim akan bisa terus diturunkan hingga di bawah 3 persen.
"Kalau program tiga ribu rumah layak huni kerja sama pemerintah dan perusahaan bisa tercapai, saya yakin jumlah orang miskin di Kaltim tidak akan lebih dari tiga persen, bahkan di bawah dua persen," yakin Gubernur Isran Noor saat memimpin penanaman pohon pangan untuk penghijauan di areal PT Lana Harita, Senin (1/8/2023).
Acara juga dirangkai penyerahan bantuan rumah layak huni untuk 50 warga di Samarinda dari program APBD Pemerintah Provinsi Kaltim.
Salah satu alasan Gubernur, karena masyarakat di pedalaman dan desa pada umumnya sudah memiliki aset berupa lahan, perkebunan dan ternak.
Namun mereka belum memiliki rumah yang layak huni. Padahal, rumah layak huni menjadi komponen atau kriteria penentuan kelompok warga miskin. Rumah tidak layak akan menjadi penyebab berbagai persoalan dalam keluarga, terutama masalah kesehatan.
Oleh karena itu, dalam kebijakan yang tertuang dalam regulasi daerah, Gubernur Isran Noor menegaskan agar dana corporate social responsibility (CSR) fokus untuk pembangunan rumah layak huni. Sebab pembangunan lainnya sudah tertangani dengan APBD dan APBN.
"Jadi Lana Harita mau bangun berapa? Seribu unit?" canda Gubernur.
"Kita tidak minta duit dari keuntungan perusahaan, tapi kita minta dana CSR untuk bangun rumah layak huni," tegas Gubernur.
Karena itu, kebersamaan antara pemerintah dan para pengusaha (perusahaan) menjadi sangat penting.
"Kalau tidak bisa bangun satu unit, ya setengah unit. Tidak bisa setengah unit, ya seperempat unit. Kalau tidak bisa juga seperempat, ya keterlaluan," sindir Gubernur.
Di Kaltim sendiri sudah banyak perusahaan yang peduli membangun rumah layak huni, baik dari sektor pertambangan batu bara, perminyakan, termasuk perbankan seperti Bankaltimtara.
Pemprov Kaltim sendiri bersama APBN dan APBD kabupaten dan kota target hingga akhir 2023 akan direhabilitasi sebanyak 25.000 rumah tidak layak huni menjadi layak huni.
PR Pemerintah: Angka Kemiskinan Masih Jauh dari Target RPJMN 2020-2024
Pemerintah Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024.
