Pentingnya Promosikan Kemakmuran di ASEAN Sebagaimana Tertuang dalam Piagam AIPA

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus
Sumber :
  • DPR RI

VIVA – Sebagai penyambung aspirasi rakyat dan wakil rakyat di daerah pemilihan masing-masing, pertemuan ini memiliki makna yang sangat penting bagi rakyat yang kita wakili. Kehadiran kita di sini bertujuan memastikan bahwa sidang umum ini tidak sekadar pelaksanaan tugas sebagai anggota parlemen. Lebih dari itu, sidang umum ini memiliki tujuan yang lebih mulia, yaitu memberikan manfaat dan dukungan untuk kemajuan ekonomi, politik, sosial, dan budaya bagi para pemilih kita.

Pemerintah Sepakat Pembahasan RUU MK Dibawa ke Rapat Paripurna

Sebelum beralih kepada tema utama yang diusung DPR RI, yaitu “Parlemen yang Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera,” pertama-tama saya ingin menekankan kembali pentingnya mempromosikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di ASEAN, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Piagam AIPA. Prinsip-prinsip ini harus menjadi kerangka kerja dan dasar dalam mengatasi secara bersama-sama beragam tantangan yang kita hadapi.

Sekolah-sekolah di Mimika Antusias Ikuti Workshop Keamanan Digital

Kami yakin bahwa jika prinsip-prinsip tersebut ditegakkan, dipertahankan, dan dipupuk, hal tersebut akan sangat berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup rakyat yang kita wakili.

Penegakan hak asasi manusia dan demokrasi merupakan kunci untuk memastikan partisipasi yang bermakna dan inklusif, yang akan membuka potensi dan peluang menuju kemakmuran dan kesejahteraan.

DPR Minta Kasus TPPU Panji Gumilang Segera Diusut Tuntas

Prinsip-prinsip yang disampaikan tadi sangat mampu menjawab tantangan global yang ditandai dengan kemunculan berbagai masalah. Masalah yang dimulai dari kemiskinan ekstrem yang diikuti dengan pengangguran, kelaparan dan kerawanan pangan, polarisasi dan perpecahan, konflik dan masuknya pengungsi, ketidaksetaraan dan kesenjangan, penurunan ekonomi dan krisis utang, dampak bencana iklim, keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan universal, korupsi yang merajalela, sampai ke otoritarianisme dan kemunduran demokrasi, serta kesulitan mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.

Secara khusus, kawasan ASEAN saat ini menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Di antaranya adalah kondisi demokrasi di Myanmar, 
permasalahan di Laut China Selatan yang menghadapkan ASEAN pada sentralitas Kawasan,
serta dampak yang berkembang dari krisis di Ukraina, inisiatif Quad, dan perjanjian AUKUS.

ASEAN dikritik atas penanganan situasi di Myanmar yang dinilai mengecewakan dan semakin memburuk, terjadi peningkatan tindak kekerasan, pembatasan ruang bagi kekuatan demokrasi, bahkan untuk bertemu dengan rekan-rekan dari negara-negara anggota ASEAN sendiri muncul hambatan.

Namun, situasi tersebut, termasuk perkembangan dinamis di Indo-Pasifik, tidak boleh membuat kita berdiam diri dan tidak bertindak. Sebagai AIPA, kita dituntut untuk mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat, dan berkelanjutan guna memastikan keamanan dan kemajuan bagi rakyat kita, serta menjaga agar harapan mereka tetap tumbuh.

Sebagai perwakilan rakyat ASEAN, kita harus lebih tanggap, demi mencapai stabilitas dan kesejahteraan rakyat di kawasan.

Untuk tujuan tersebut, izinkan kami menyampaikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan Parlemen Anggota AIPA.

Pertama, kita harus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah masing-masing untuk berkomitmen memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan supremasi hukum, serta mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, sebagaimana diabadikan dalam Piagam ASEAN.

Kedua, kita bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi rakyat kita, serta memberikan jaminan akan kehidupan damai dan sejahtera di Kawasan. Selain itu kita juga bertanggung jawab untuk memberikan jaminan akan kebebasan dan hak asasi manusia bagi warga ASEAN.

Ketiga, kita harus menjadi lembaga terdepan dalam menjalin kerja sama yang lebih luas, melibatkan seluruh pemangku kepentingan di kawasan, untuk mewujudkan kristalisasi Visi ASEAN 2045. Hal ini perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih adaptif, berorientasi ke depan, dan tidak mengikuti rutinitas atau business as usual.

Keempat, kita harus lebih responsif dan adaptif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional di masing-masing negara anggota ASEAN yang sejalan dengan tantangan regional dan global.

Sebelum mengakhiri pernyataan ini, saya ingin menyampaikan seruan kepada parlemen negara-negara anggota AIPA agar bersatu menghadapi tantangan besar yang ada di hadapan.

Saya juga berharap pertemuan kita akan menghasilkan kontribusi yang bermanfaat dan berarti untuk menciptakan kawasan ASEAN yang lebih baik dan menjanjikan di masa depan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya