Pengurus Baru Dilantik, Menpora Tantang PRSI Tingkatkan Prestasi
- Tangkapan layar
VIVA – Pengurus baru PB PRSI periode 2021-2025 telah resmi dilantik oleh KONI Pusat pada Kamis 2 September 2021. Menyusul pelantikan ini, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, menantang kepengurusan terbaru untuk meningkatkan prestasi periode sebelumnya.
Anindya Bakrie dan jajarannya kembali dilantik sebagai Ketua Umum PRSI pada periode keduanya setelah sebelumnya menjabat pada 2016-2020. Seremoni ini dilakukan di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis 2 September 2021.
KONI Pusat melantik pengurus PB PRSI periode 2021-2025
- VIVA/Pratama Yudha
Melihat komposisi pengurus yang tak banyak perubahan, Menpora Amali tak segan menantang Anindya agar bisa meraih prestasi lebih tinggi dari periode sebelumnya.
Pada periode pertamanya, Anindya bisa membawa Tim Merah Putih meraih empat medali emas di SEA Games 2017 dan satu medali emas di SEA Games 2019.
Yang paling bersejarah, Indonesia untuk pertama kalinya menyabet medali emas di nomor polo air putra pada SEA Games 2019. Mereka mematahkan dominasi Singapura yang kerap menjadi jawara di nomor tersebut.
Pemerintah menaruh besar kepada kepengurusan PRSI pimpinan Anindya Bakrie, supaya bisa berkontribusi dan menyumbangkan prestasi-prestasi yang membanggakan karena akuatik cabang olahraga sangat besar peluangnya untuk menorehkan prestasi," kata pria asal Gorontalo.
"Di periode kedua ini saya rasa PRSI tinggal meningkatkan prestasi saja," lanjut dia.
Zainudin Amali tak hanya asal memberikan tantangan. Dia juga memberikan arahan agar PRSI bisa mewujudkan peningkatan prestasi dengan memanfaatkan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
"Pemerintah telah menyiapkan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan akuatik berada di dalamnya. Tantangan pengurus sekarang harus bisa memanfaatkan peluang ini dan berharap keberadaan DBON untuk mengembangkan akuatik," tutur dia.
Akuatik Indonesia Resmi Ganti Nama Jadi Federasi Akuatik Indonesia
Akuatik Indonesia resmi berganti nama menjadi Federasi Akuatik Indonesia. Perubahan ini disahkan dalam Musyawarah Khusus atau Munasus 2024.
