Sumber :
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews
- Keinginan Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman, untuk mengambil alih Komite Olimpiade Indonesia (KOI) mendapat respons keras. Jajaran pengurus KOI menolak gagasan tersebut.
Dalam jumpa pers yang berlangsung di Kantor KOI, Senayan, Jakarta, Kamis 7 Februari 2013, pengurus KOI yang di antaranya diwakilkan Timbul Thomas Lubis (Sekretaris Jenderal), Erick Thohir (Wakil Ketua Umum) dan Haryo Yuniarto (Sports and Law), menolak mentah-mentah ide ini.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Dalam jumpa pers yang berlangsung di Kantor KOI, Senayan, Jakarta, Kamis 7 Februari 2013, pengurus KOI yang di antaranya diwakilkan Timbul Thomas Lubis (Sekretaris Jenderal), Erick Thohir (Wakil Ketua Umum) dan Haryo Yuniarto (Sports and Law), menolak mentah-mentah ide ini.
Menurut Haryo, KOI dan KONI memiliki kewenangan yang berbeda. Haryo juga menyindir KONI yang berencana melakukan Munaslub dan mengubah AD/ART. "Kalau mau mengubah AD/ART silakan saja. Asalkan semua anggota menyetujuinya. Tapi, jangan menyangkut institusi lain," kata Haryo.
Erick Thohir, selaku Wakil Ketua Umum KOI, mengatakan pihaknya bersedia untuk duduk bersama dengan KONI demi memajukan dunia olahraga tanah air. Pasalnya, prestasi olahraga Indonesia tengah terpuruk. Namun, Erick ingin KONI dan KOI bekerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
"Dengan adanya Munaslub KONI, kami dari KOI melihatnya itu sebagai hal biasa dengan rencana perubahan AD/ART. Tapi, yang perlu dicatat jika perubahan itu mengambil alih atau terjadi dualisme untuk wilayah kerjanya KOI, ini yang mesti diantisipasi," ujar Erick.
Erick mengatakan, KOI merupakan satu-satunya Komite Olimpiade Indonesia yang diakui International Olympic Committee (IOC) dan Olympic Council of Asia (OCA). Dalam surat IOC tanggal 27 Juni 2012, tertulis tak ada organisasi lain di Indonesia yang boleh mengindentifikasi diri sebagai Komite Olimpiade Indonesia selain KOI.
"Yang jelas, kami akan memantau perubahan AD/ART di KONI dan kami harapkan tidak terjadi
overlapping
," tegas Erick.
Halaman Selanjutnya
Menurut Haryo, KOI dan KONI memiliki kewenangan yang berbeda. Haryo juga menyindir KONI yang berencana melakukan Munaslub dan mengubah AD/ART. "Kalau mau mengubah AD/ART silakan saja. Asalkan semua anggota menyetujuinya. Tapi, jangan menyangkut institusi lain," kata Haryo.
