Dana Haji 90 Triliun untuk Siapa?

Ilustrasi rombongan jemaah calon haji.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Fajar Sodiq

VIVA.co.id – Saya seorang Muslim yang mau berangkat haji, insyaallah lima tahun lagi. Semoga cita-cita ini terlaksana. Terkait rencana pemerintah akan menggunakan dana simpanan haji umat  Islam yang mencapai Rp90 triliun menarik untuk dicermati.

Cerita Pilu Istri dari YouTuber Palestina, Lebaran Malah Jadi Tahanan Kota

Masalah ini memang menimbulkan pro-kontra dengan argumentasinya masing-masing. Ada yang beralasan kepentingan politik, ada juga atas dasar pemahaman keagamaan yang berbeda. Saya sendiri tergoda untuk ikut bersuara meskipun saya orang kecil.

Pemerintah beralasan untuk memanfaatkan dana haji supaya tidak mubazir dan sia-sia. Dengan mengelola dana haji, umat akan mendapatkan manfaatnya. Secara sederhana, alasan ini mudah dipahami. Tapi, perlu diingat, dana itu adalah milik umat yang akad atau niatnya untuk berangkat haji, bukan untuk investasi.

Isu Dana Haji Dipakai untuk Bikin Infrastruktur, DPR: Semua Itu Tidak Benar

Jadi, bila pemerintah menggunakan dana itu diam-diam untuk kepentingan umat, tetap caranya tidak benar. Namanya penggelapan dana umat walaupun dikemas untuk umat. Dalam Islam, itu diatur jelas saat terjadi transaksi. Akad antara kedua belah pihak untuk apa.

Kalau mau diberlakukan kebijakan pemerintah ini, harus disampaikan kepada calon haji yang mau mulai mendaftar hingga yang akan datang. Bukan dana haji yang sudah disetor sebelum tahun ini lalu dipakai untuk investasi sekarang. Itu alasan pemahaman agamanya.

Jokowi Ingatkan BPKH agar Hati-hati Kelola Dana Haji yang Besar

Lain lagi kalau alasan politik. Atas alasan politik, pemerintah saat ini sebetulnya sedang kepepet utang yang sangat besar. Atas kondisi itu, pemerintah memerlukan dana talangan yang gratis. Ya, itu adanya di dana simpanan haji.

Sebetulnya, kalau pemerintah sejak awal memiliki hubungan yang baik dengan umat Islam, mungkin ini tidak akan terjadi polemik. Pemerintah sejak ada aksi bela umat, terkesan "memusuhi" umat Islam. Maka wajar, bagi yang menolak dan mengatakan, “Ajarannya dituduh radikal, umatnya dituduh intoleran, ormasnya dibubarkan, eh...uangnya mau dipakai pemerintah,”.

Coba pemerintah memperbaiki komunikasi dengan umat Islam, bukan dengan elit petinggi ketua Ormas Islam. Kalau komunikasi ini berjalan baik, alasan agama dan politik soal penggunaan dana simpanan haji ini tentu akan selamat dan bermanfaat. (Ahmad Dardani, Mahasiswa, Serang, Banten)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali mengecek progres pembangunan Bandara Ibu kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin, 3 Juni 2024.

Narasi Menag Minta Masyarakat Ikhlaskan Dana Haji untuk IKN, Humas Kemenag: Itu Hoaks

Sebuah unggahan di media sosial yang menarasikan Menteri Agama (Menag) yang meminta masyarakat untuk mengikhlaskan dana haji dipakai pemerintah untuk IKN beredar di FB

img_title
VIVA.co.id
12 Juni 2024