Berita Terbaru Indeks persepsi korupsi

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai pemberantasan korupsi telah dibunuh di Era Jokowi. Indeks Persepsi Korupsi stagnan

Transparency International Indonesia meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun 2023. 

Moeldoko mengatakan Jokowi tak gembira dengan capaian Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Presiden memerintahkan berbagai langkah korektif untuk langsung dilaksanakan.

Mahfud MD mengungkap penyebab anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Penyebab utamanya karena marak korupsi di sektor pelayanan publik dan birokrasi.

Presiden Jokowi meyakini aparat penegak hukum dapat segera menangkap para pelaku tindak pidana korupsi yang masih buron. Hal itu menyikapi Indeks Persepsi Korupsi anjlok.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya mengenai anjloknya angka indeks persepsi korupsi di tanah air.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan pernah memberikan toleransi terhadap pelaku korupsi. Hal itu merespons indeks persepsi korupsi (IPK) melorot 4 poin.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah tetap berkomitmen memberantas korupsi meski Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022 menunjukkan penurunan empat poin

Mahfud MD mengatakan bahwa penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 menjadi kerisauan pemerintah.

KPK tidak mau disalahkan atas merosotnya corruption perception index (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesi yan melorot 4 poin ke skor 34 di tahun 2022

Menkopolhukam Mahfud MD menyoroti hasil Corruption Percepcion Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menurun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 berada di skor 34 atau terburuk pasca-reformasi.