Berita Terbaru Keterwakilan perempuan

Untuk itulah, menurut pengamat pemilu dari Rumah Demokrasi, Ramdansyah, partai politik harus punya sikap untuk mengawal suara caleg perempuan mereka pada Pemilu 2024 ini.

Pemilu 2024 ini, dinilai sebagai sebuah momentum untuk memperkuat kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dalam politik. Sebab itu dianggap sebagai bukti dari kemajuan.

Dalam pemilu dengan sistem proporsional terbuka, perempuan dimanfaatkan hanya untuk mendulang suara, tapi tidak diharapkan untuk terpilih, menurut Anggota KPU.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Kris Dayanti, menyesalkan pelanggaran administratif oleh Komisi Pemilhan Umum atau KPU, mengenai target keterwakilan caleg perempuan 30 persen

Ketua KPU menyampaikan bahwa tidak ada sanksi bagi partai politik yang mengajukan calon anggota badan legislatif perempuan dengan kuantitas kurang dari 30 persen.

Pemilu inklusif harus dapat menjangkau setiap kelompok masyarakat agar memiliki akses yang sama dalam pemenuhan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak optimistis afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen dapat terwujud pada pemilu 2024.

PAN merujuk data World Bank pada 2019 terkait partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen yang masih sangat rendah.

KPU RI menyatakan seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 sudah memenuhi syarat keterwakilan perempuan

Dalam memperingati Hari Perempuan Internasional, Erick turut mengucapkan apresiasinya kepada kaum perempuan sedunia.

Hanya 4 anggota periode ini