Berita Terbaru Koruptor

Mahkamah Agung mengkorting hukuman ganti rugi terpidana Surya Darmadi (71) yang seharusnya membayar Rp 42 triliun kerugian negara, kini tersisa bayar Rp 2 triliun

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah bahwa dirinya telah melakukan pertemuan dengan salah satu tahanan KPK di lantai 15 gedung KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri buka suara soal belasan mantan koruptor yang diusung partai politik (parpol) sebagai Bacaleg Pemilu 2024.

Deretan eks koruptor yang maju sebagai bakal caleg ini pertama kali terkuak dari hasil temuan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Bawaslu bakal mengecek data bakal calon legislatif berstatus mantan koruptor apakah sudah melewati masa lima tahun untuk bisa mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu.

Memiskinkan para koruptor itu memang harus dilakukan karena untuk menjadi sebuah pegangan pimpinan.

Jaksa Agung menyampaikan paradigma baru pemberantasan korupsi tidak hanya memidanakan para koruptor tetapi bagaimana mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.

NasDem menegaskan, tidak ada aturan legal yang melarang eks koruptor maju sebagai bakal caleg pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

ICW mengungkap 15 bekas terpidana korupsi atau koruptor jadi nyaleg di DPR dan DPD RI. Jumlahnya bisa lebih banyak.

ICW meminta KPU segera mengumumkan nama bakal caleg, baik tingkat DPRD kota/kabupaten/provinsi, DPR RI, dan DPD RI yang berstatus mantan terpidana koruptor.

Di Hari HUT RI ke 78, Belasan Koruptor Bebas Karena Dapat Remisi

Menurut dia, perlawanan pelaku tindak pidana korupsi saat ini, akan menggunakan seluruh kekuatan, dan kemampuan. Apakah melalui akses politik, ekonomi, maupun akses lain.