Berita Terbaru Prt

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menyebut Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang dibuat pemerintah sebagai upaya menciptakan ketertiban profesi PRT.

Dua PRT Polisikan Majikan Karena Mengaku Menjadi Korban Penganiayaan Majikan

Menaker menyatakan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Baleg DPR RI Willy Aditya menegaskan pihaknya akan segera membahas Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengecam adanya penyiksaan dan eksploitasi terhadap pekerja rumah tangga (PRT) Indonesia di Malaysia yang kembali terulang. 

RUU PPRT akan diformulasikan menjadi undang-undang yang menghasilkan win win solution kepada tiga pihak sekaligus, baik bagi para pekerja, pihak pemberi kerja, dan Negara

Keputusan pengesahan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua Umum Federasi Transportasi, Pendidikan dan Informal Sarikat Buruh Muslimin Indonesia NU, Fika Taufiqurrohman, mengapresiasi dukungan Pemerintah terkait RUU PPRT.

Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani mendukung upaya mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang.

Nasdem ingin RUU PPRT disetujui sebagai usul DPR. Apalagi Jokowi sudah dorong percepat pengesahan RUU PPRT.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengupayakan RUU PPRT tersebut bisa masuk kembali dalam program legislasi nasional atau prolegnas.

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga bertujuan sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga dari eksploitasi, diskriminasi, penindasan.