Indonesia, Belanda, dan SBY
- Tim Komunikasi Presiden
Namun demikian, pada 2 Oktober 2010 telah dilakukan voting di internal partai CDA. Hasilnya, 70 persen dari anggota parlemen dari CDA menyetujui untuk berkoalisi dengan PVV. Hasil mengejutkan itu memperbesar kemungkinan masuknya PVV ke dalam koalisi Pemerintahan.
Sepanjang 65 tahun hubungan RI dengan Belanda, puncak hubungan kedua negara berhasil dicapai pada masa Pemerintahan Presiden SBY. Ini ditandai dengan pengakuan Kerajaan Belanda pada sekitar tahun 2005 bahwa Kemerdekaan RI jatuh pada 17 Agustus 1945.
Sejauh ini tidak ada riak yang mengganggu dalam hubungan kedua negara. Ini tetap benar kendati pada beberapa waktu lalu, Dubes RI di Belanda, JE Habibie, dalam koran Financiele Dagblaad, sempat membuat pernyataan bahwa kemenangan Wilders menunjukkan sebagian pemilih Belanda menderita "penyakit jiwa".
Ia bahkan mensinyalir kedatangan Presiden SBY ke Belanda akan batal apabila Wilders duduk di dalam kabinet. Kendati pernyataan Dubes RI tersebut sempat mengundang reaksi cukup keras dari Menteri Luar Negeri Belanda, Maxime Verhagen, namun polemik tidak berlanjut.
Akan tetapi, Geert Wilders tetap harus dilihat sebagai satu-satunya faktor potensial yang bisa membuat gangguan. Ia kemungkinan akan memanfaatkan kunjungan Presiden SBY ke Belanda bagi kampanye politik anti-Islam. Wilders dan partainya kemungkinan akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan terhadap Presiden SBY dengan mengangkat kasus penusukan pendeta HKBP dan serangan-serangan fisik terhadap Ahmadiyah, serta kesulitan izin membangun rumah beribadah bagi warga Kristen.
Masalah pluralisme beragama dan perlindungan terhadap hak fundamental itu di Indonesia bakal menjadi isu politik utama yang diangkat Wilders pada kunjungan Presiden SBY ke Belanda. Demi pengaruh politiknya di dalam negeri, Wilders dan partainya akan berusaha membuktikan bahwa seorang muslim tidak bisa merawat pluralisme. Ini sesuai dengan keyakinan politiknya bahwa seorang muslim moderat sekalipun dapat berubah dengan mudah menjadi fundamentalis radikal. (Tulisan ini dikirim oleh Rachland Nashidik, Pemerhati HAM di Jakarta)