- U-Report
VIVA.co.id – Dewasa ini banyak golongan mengibarkan benderanya menghiasi negeri ini. Mulai dari golongan kanan sampai golongan kiri. Semuanya menawarkan keadilan dan kesejahteraan rakyat di bawah benderanya masing-masing. Bahkan ideologi Pancasila dan demokrasi dijadikan bahan lucuan di negerinya sendiri.
Kita seakan-akan lupa dengan perjuangan leluhur kita yang memperjuangkan ideologi bangsa ini. Perjuangan yang dimulai dari tetesan keringat hingga darah, kini hanya menjadi mitos dalam sejarah negeri ini. Bahkan akhir-akhir ini muncul isu tentang kebangkitan komunisme di Negara Indonesia yang menjadi sorotan publik dan menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan ilmuwan, politisi, aktivis mahasiswa, sampai masyarakat pada umumnya.
Isu kebangkitan komunisme di Indonesia seakan-akan menjadi tren isu di depan publik yang tak kalah dengan tren-nya gosip para selebriti di negera ini. Menurut penulis, isu kebangkitan komunisme bukanlah hal yang baru yang harus kita perbincangkan. Karena menurut penulis, paham komunis sudah ada di Indonesia sejak dulu.
Sejak tahun 1912 paham komunis lahir dari hariban organisasi Islam yaitu Serikat Islam, sehingga muncullah tokoh-tokoh sayap kiri seperti Semaun (Presiden Serikat Islam) dan Darsono, anak didik Hendrik Sneevlit (tokoh sosialisme Belanda). Dari sinilah organisasi Serikat Islam yang dimotori Haji Samanhudi dan Tjokroaminoto akhirnya bisa diruntuhkan dari tubuh Serikat Islam itu sendiri.
Perjalanan komunisme di Indonesia, setelah organisasi Serikat Islam diruntuhkan tepatnya tahun 1917, lahirlah Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, pada saat itu nama Partai Komunis Indonesia (PKI) belumlah diketahui oleh masyarakat luas karena didirikan masih secara diam-diam. PKI juga pada saat itu menjadi fraksi kiri dari Serikat Islam. Namun, pada masa transisi Orde Baru kehancuran PKI mencapai puncaknya. Terjadi pergulatan antara non PKI dan PKI itu sendiri. Hal tersebut terlihat pada peristiwa G 30 S-PKI.
Akan tetapi pada masa Presiden RI ke empat, masa KH. Abdurahman Wahid atau sering disapa Gus Dur, sang kiai yang humoris ini dianggap mengeluarkan kebijakan yang kontroversial karena mencabut TAP MPRS XXV 1966, yang isinya tentang pelarangan ideologi komunis, marxisme.
Hal tersebut menjadi perbincangan di mana-mana. Bahkan sebagian kalangan mengkhawatirkan PKI akan mendapat angin segar untuk bangkit kembali. Sang kiai yang sederhana, humoris, sekaligus jenius tersebut mendapat perbincangan di publik. Dan yang lebih parahnya lagi, sang kiai dikatakan sebagai pendukung PKI.
Namun, hal tersebut tidak mengubah niat bahkan menjadi semangat untuk terus konsisten melakukan pencabutan terhadap TAP MPRS XXV 1966 karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Negara ini. Menurut Gus Dur ia hanya menjalankan amanat konstitusi yakni UUD yang mengusung kebebasan berekspresi dan berpendapat di depan umum tanpa harus ada perbedaan.
Kurang lebih 16 tahun PKI mati suri di bumi nusantara ini. Namun ironisnya, pada saat ini PKI diisukan akan bangkit kembali dari kesuriannya yang lama. Setiap wilayah telah bermunculan fenomena yang memuat unsur-unsur PKI. Selain simbol-simbol atau atribut berbau lambang partai komunis itu, juga muncul perkumpulan-perkumpulan yang membawa tema komunisme.
Akhir-akhir ini kita juga dikagetkan dengan isu kebangkitan komunisme di dalam lingkaran Presiden Jokowi. Sementara di sisi lain, Ketua Setara Institute, Hendardi menilai bahwa kebangkitan PKI adalah mitos.Terlebih lagi, hal itu sangat tak masuk akal seandainya kegiatan berkebudayaan yang ditujukan untuk mengungkap kebenaran peristiwa melalui film, diskusi, dan kegiatan lainnya justru dianggap sebagai indikator kebangkitan PKI.
Isu kebangkitan PKI seakan-akan merupakan gaya baru sehingga banyak orang sibuk untuk membicarakan hal tersebut. Tapi menurut penulis, hal tersebut merupakan modus lama yang dipakai sebagai peralihan isu dengan tampilan yang baru, untuk mengabaikan kesenjangan sosial di negara ini.
Pemerintah hari ini digerogoti dengan beberapa tuntutan menyikapi persoalan kebangkitan PKI di Indonesia, sehingga mereka pun sibuk mengurusi orang yang beraneka latar belakang dalam menyuarakan penolakan terhadap kebangkitan PKI. Menurut penulis yang harus dipertimbangkan pemerintah adalah masalah kesenjangan sosial, bukan persoalan kebangkitan PKI apalagi organisasi Islam yang ingin mendirikan ideologi khilafah (atau kelompok agresif menurut penulis).
Ketika meneropong kembali sajarah Indonesia, gerakan-gerakan ini dari dulu sudah ada tinggal bagaimana kita perkuat jati diri bangsa kita dari rongrongan ideologi yang mengancam ideologi Pancasila. Menurut hemat penulis, yang akan memecahbelahkan NKRI bukanlah persoalan beberapa oknum yang mengatasnamakan ideologi komunis ataupun khilafah, tapi yang akan memecahbelahkan NKRI adalah persoalan kesenjangan sosial.
Karena kesenjangan sosial yang pada hakikatnya merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat akan menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Dimana ketika dua orang kaya hartanya sama dengan seribu orang miskin, dan yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin semakin miskin, sampai sulit makan.
Kondisi ini akan semakin bertolak belakang dengan Pancasila khususnya sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini pemerintah malah sibuk membicarakan mitos dalam negara dan mengabaikan cita-cita konstitusi yakni keadilan sosial. Lebih banyak mengoceh tentang kekosongan daripada kenyataan yang ada di depannya. Sehingga carut marut yang terjadi ini tak lepas dari ketidakpuasaan sebagian kalangan terhadap jalannya pemerintah semenjak nusantara ini mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah bangsa yang merdeka. (Tulisan ini dikirim oleh Julkarnain Rajak, Ketua Umum & Aktivis PMII FKM UMI, Makassar)
