Tragedi Berulang Tenggelamnya TKI di Johor
- U-Report
VIVA.co.id – Fakta TKI ilegal yang tenggelam dihantam gelombang laut di perairan Johor menuju perairan Batam menjadi catatan kelam yang berulang sepanjang tahun. Keberulangan terjadi sebelum, sesaat, dan sesudah Idul Fitri, Idul Adha, dan Tahun Baru ketika TKI ingin memeriahkan hari besar itu bersama keluarga di daerah asal.
Pilihan kepulangan TKI menggunakan jalur ilegal disebabkan mereka tidak memiliki paspor untuk pulang ke Indonesia. Hal ini dikarenakan paspornya dibawa majikan, dibuang, dan dirusak untuk menutupi overstayers selama bekerja di Malaysia yang tidak memiliki visa izin tinggal. Mereka telah ditipu dan melibatkan diri dengan sindikat penyelundupan manusia melalui bayaran antara RM 800 – RM 1.500 (RM 1= Rp. 3.500) atas janji jaminan keamanan, setelah sebelumnya mereka berhari-hari berada di hutan menunggu kapal bot penjemput ilegal dari perairan Batam.
Hampir setiap negara mengalami fenomena migrasi untuk bekerja dan menetap pada negara tertentu dan merupakan hak warga negara yang dilindungi. Hal ini terjadi ketika negara asal belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang layak demi kelangsungan hidupnya. Pola migrasi ini, dalam konteks Indonesia yang memiliki karakter sebagai negara penyedia tenaga kerja bagi negara-negara sekitar yang ekonominya lebih kaya.
Berbagai cara ditempuh oleh WNI baik sebagai TKI legal, semi legal, dan ilegal. Pilihan sebagai TKI legal sudah jelas, mereka memiliki kelengkapan persyaratan administrasi yang telah disetujui oleh negara pengirim dan negara penerima. Krusialnya menjadi TKI semi legal, dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan keimigrasian, WNI diselinapkan atau menyelinapkan diri sebagai turis ke luar negeri. Padahal tujuan utamanya untuk bekerja yang tidak memiliki visa izin tinggal, implikasinya overstayers. Lebih naif, pilihan itu sebagai TKI ilegal, dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan perbatasan. WNI tanpa dokumen paspor melintasi negara menggunakan moda transportasi laut ilegal.
Terjadinya TKI bermasalah di luar negeri berimplikasi terhadap kewibawaan Indonesia di mata negara penerima. Kewibawaan ini mengganggu hubungan bilateral, serta Indonesia mendapat label sebagai negara penyedia “babu bermasalah” bagi negara penerima. Dengan banyaknya TKI bermasalah, sudah tidak pantas lagi pemerintah menyanjung TKI sebagai pahlawan devisa, karena sangat lemahnya kehadiran pemerintah dalam mencegah pengiriman TKI bermasalah.
