DPR VS KPK, Ayo Bersama Berantas Korupsi!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sumber :
  • REUTERS/Crack Palinggi

VIVA.co.id – Perjalanan panjang sejarah pemberantasan korupsi pasca reformasi 1998 bertujuan untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi sepanjang era Orde Lama dan Orde Baru. Tapi fakta data terkini, KKN malah semakin menggila. Merajalela di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga mengakibatkan kehidupan berbangsa dan bernegara kian terpuruk akibat perilaku korup para elite.

Berawal dari lahirnya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, yang kemudian dituangkan menjadi UU Nomor 28 Tahun 1998 yang terus bertransformasi hingga terbit UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi menjadi ancaman serius negara yang harus dilawan dengan membentuk KPK berdasarkan persetujuan presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk dari semangat reformasi untuk meningkatkan kinerja lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah ada sebelumnya, yakni kejaksaan dan kepolisian. Tapi seiring perjalanan waktu, konflik antara KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan lembaga negara lainnya kerap terjadi hingga menguras energi publik serta viral di media massa dan media sosial.

Yang terbaru dan kasat mata adalah pertengkaran terbuka antara KPK dengan Pansus Hak Angket KPK yang dimotori Komisi III DPR RI. “Benturan kepentingan yang muncul, seakan-akan KPK merupakan kepanjangan tangan dari penguasa untuk menghantam lawan politiknya!" ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) ProDEM Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Marthen Y. Siwabessy, Senin, 21 Agustus 2017.

Jaringan aktivis Pro Demokrasi atau ProDEM menilai bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban dari KPK tidak bisa berjalan dengan sendirinya dan harus melakukan kerjasama harmonis sinergis antar lembaga negara. Ibarat rumah kaca yang di dalamnya semua orang dapat melihat dan pandangan tidak terhalang. Apa yang dilihat dari luar tidak ada perbedaan ketika di dalam.

Begitulah kira-kira pandangan dan harapan masyarakat terhadap KPK. Karena di beberapa kasus apalagi yang begitu menyedot perhatian masyarakat KPK seakan tumpul keberaniannya. Contohnya untuk kasus BLBI, Century, Pelindo II, RS Sumber Waras, reklamasi, penetapan bunga hutang obligasi, dan lain lain.

Dalam Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa KPK adalah lembaga independen yang bebas pengaruh dari kekuasaan manapun. Sementara tugas, wewenang dan kewajiban KPK tersurat dalam Bab II Pasal 6 hingga Pasal 15, yakni berkoordinasi dengan instansi terkait (penegak hukum lainnya), supervisi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hingga besaran kerugian negara minimal Rp1 miliar. Tapi kini, banyak hal terjadi tak sesuai yang seharusnya dalam undang-undang hingga kerap menimbulkan tanda tanya publik luas.