Bidah Baru Undang-undang Pemilu

Ilustrasi pemilu.
Ilustrasi pemilu.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA – Kegaduhan kembali menyeruak dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Berawal dari permohonan Judicial Review atau JR terhadap pasal 222, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membatasi pencalonan presiden dengan Presidential Threshold 20 persen.

Permohonan ini kemudian ditolak MK, dengan alasan Pasal 222 tersebut sudah sesuai dengan semangat penyederhanaan parpol, penguatan sistem presidensial dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Benarkah pendapat demikian? Jika kita telusuri lebih dalam, ternyata Pasal 222 menjadi bidah, atau hal baru yang diada-adakan, jika disandingkan dengan konstitusi yang lebih tinggi, yakni Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Bunyi Pasal 222 UU Pemilu, yaitu pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Sementara itu, bunyi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut, Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Dengan demikian, perbedaan antara bunyi Pasal 222 UU Pemilu dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 terletak pada frasa 20 persen dan 25 persen. Penambahan frasa 20 persen dari jumlah kursi DPR dan 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu DPR sebelumnya, menjadi bidah baru dalam UU Pemilu, karena landasannya tidak ada dalam UUD 1945.

Presidential Threshold (PT) sejatinya bertentangan dengan semangat UUD 1945 yang mengamanatkan warga negara ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, keran partisipasi bagi segenap lapisan masyarakat terbuka seluas-luasnya.