Hukum Bisa Direkayasa, tapi Alam Tak Pernah Bohong

Banjir dan longsor di Sumut–Sumbar–Aceh bukanlah kejutan. Ia adalah respons alam terhadap hutan yang dipangkas dan sungai yang dipersempit.

Baca Juga

Jangan Coba-coba Ubah Fungsi Hutan Bekas Karhutla! Satgas PKH Kasih Peringatan Keras

Utang Kelalaian Itu Kini Menagih Fix

Bangsa ini sedang membayar utang ekologis yang diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya. Utang yang tidak akan lunas hanya dengan bantuan sosial atau kunjungan pejabat. Utang lengkap dengan bunganya, yang jauh lebih mahal, bahkan tak terhitung. Utang masa silam, yang harus dibayar oleh generasi yang tak berdosa. 

Baca Juga

Menhan Sjafrie Tak Gentar Hadapi Perlawanan, Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan Tetap Jalan!

Daerah aliran sungai yang dulu kokoh kini rapuh. Hutan yang dulu menjadi spons raksasa kini hanya mampu menyerap sebagian kecil air hujan. Dan suhu lokal yang meningkat memperparah semua risiko.

Inilah saatnya kita tidak lagi memperdebatkan siapa yang salah, siapa yang benar.

Baca Juga

MUI: Bakar Hutan dan Lahan Secara Sembarangan Hukumnya Haram

Sejarah sudah terjadi. Namun jika kita tidak belajar dari sejarah, maka bencana hanyalah ulangan ujian yang jawabannya tidak pernah kita kerjakan. 

Green Democracy: Kompas Moral Indonesia di Abad Perubahan Iklim

Green Democracy adalah paradigma baru yang harus menjadi fondasi keputusan publik di Indonesia. Demokrasi yang tidak hanya mendengar suara rakyat, tetapi juga suara bumi. Demokrasi yang berpikir menjaga masa depan, setelah belajar dari kesalahan masa lalu. 

Suara hutan yang ditebang, suara sungai yang meluap, suara gunung yang retak, dan suara generasi mendatang yang menunggu apakah kita akan bijak atau lalai. Keputusan pembangunan tidak boleh lagi hanya menimbang pertumbuhan ekonomi. Ia harus menghitung biaya ekologis dan risiko masa depan. Harus balance. Seimbang, selaras. Harmoni. Itu adalah nilai-nilai original, asli budaya yang diturunkan nenek moyang kita. 

Green Democracy adalah cara agar bangsa ini tetap memiliki masa depan. Karena ini bukan tentang hutan yang ditebang, tetapi tentang masa depan yang ikut lenyap. Kita mewarisi bumi dari leluhur, tetapi meminjamnya dari anak cucu. Dan kita tidak boleh mengembalikannya dalam keadaan rusak.

Source : ANTARA/HO-Diskominfo Agam

Tujuh Langkah Nasional untuk Menghentikan Sejarah Kelam

Pertama, memperkuat BNPB–BMKG–Basarnas menjadi satu ekosistem tangguh setara FEMA (USA). Krisis iklim tidak bisa dihadapi dengan lembaga yang berjalan sendiri-sendiri. Tidak boleh berkotak-kotak, harus saling terkoneksi dan kolaborasi. 

Halaman Selanjutnya

Kedua, melakukan audit nasional terhadap seluruh izin ekstraktif sejak Orde Baru. Transparansi adalah fondasi keadilan ekologis.