WtE dan Masa Depan Tata Kelola Sampah
- vstory
(Artikel ini ditulis oleh Randi Syafutra, Dosen Konservasi Sumber Daya Alam Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung & Kandidat Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University)
VIVA -Â Pertanyaannya hari ini bukan lagi apakah Indonesia mampu membangun instalasi Waste to Energy (WtE), melainkan apakah Indonesia mampu mengelola risiko, pembiayaan, dan tata kelola proyek sebesar ini secara transparan. Sebuah infrastruktur teknologi tinggi tidak otomatis menghasilkan kepercayaan publik. Kepercayaan hanya lahir ketika masyarakat meyakini bahwa proyek bernilai triliunan rupiah ini akan dikelola dengan cara yang adil, efisien, dan akuntabel.
Indonesia saat ini berada dalam darurat sampah nasional. Pertumbuhan kota lebih cepat dibanding kemampuan pengelolaan limbah. TPA penuh, emisi metana meningkat, dan plastik memasuki rantai makanan laut. Di tengah situasi tersebut, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menawarkan sebuah lompatan: membangun 33 fasilitas WtE di kota-kota besar, masing-masing bernilai sekitar Rp3 triliun dengan kapasitas 1.000 ton per hari. Proyek percontohan akan dimulai di sepuluh kota utama, termasuk Jakarta, Bandung, dan Surabaya, dengan target konstruksi dimulai akhir 2025.
Pada tataran strategi nasional, WtE hadir sebagai bagian dari transisi energi dan upaya mengurangi ketergantungan pada TPA konvensional. Namun dalam kebijakan publik, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, melainkan oleh kredibilitas tata kelola. WtE akan menjadi solusi ketika berada pada kota dengan governance kuat, tetapi berisiko menjadi beban biaya jika tata kelola dan transparansi tidak dijalankan secara ketat.
Teknologi bukan masalah utama, governance yang menentukan
Danantara menegaskan bahwa proyek ini dirancang dengan tender terbuka yang melibatkan lebih dari seratus perusahaan nasional dan internasional. Perusahaan juga telah berdiskusi dengan operator global untuk memilih teknologi insinerator yang relatif aman dan efisien. Namun pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa insinerator bukanlah infrastruktur yang berdiri sendiri. Kinerja fasilitas WtE sangat bergantung pada rantai hulu: pemilahan sampah, integritas logistik, dan disiplin pengelolaan kota.
Jika kota tetap mengirim sampah tercampur, insinerator akan lebih banyak membakar air dan material organik basah yang menurunkan efisiensi panas, meningkatkan biaya bahan bakar tambahan, serta memperbesar risiko emisi. Dengan kata lain, teknologi hanya efektif bila ekosistem kebijakan yang melingkupinya juga siap. Dalam sektor ini, kelemahan sering terjadi bukan pada tungku bakar, tetapi pada tata kelola distribusi, biaya operasional, dan akuntabilitas kontrak.