WtE dan Masa Depan Tata Kelola Sampah

Belajar dari Singapura: keberhasilan karena governance, bukan karena mesin

Baca Juga

Anak Insanul Dapat Kado Sepatu Roda dari Inara Rusli, Wardatina Mawa: Gak Tahu Ditaruh Sama Embak di Mana

Singapura sering dikutip sebagai negara yang berhasil menerapkan WtE. Keberhasilan ini bukan sekadar hasil dari pembakaran sampah, melainkan hasil pelaksanaan tata kelola yang disiplin. Pemerintah Singapura membangun rantai sistemik: pemilahan, insentif, penegakan hukum, dan pengelolaan data berbasis publik. Selain itu, biaya dan kinerja fasilitas diumumkan secara berkala kepada warga. Dengan pendekatan ini, WtE menjadi bagian dari sistem circular economy yang terkendali dan terukur.

Yang patut dicatat, Singapura tidak membangun WtE terlebih dahulu lalu membenahi hulu kemudian. Mereka membenahi hulu terlebih dahulu, baru menempatkan WtE sebagai tulang punggung akhir sistem. Ini membuktikan bahwa keberhasilan WtE lebih merupakan produk governance daripada produk rekayasa teknis semata.

Baca Juga

Silmy Karim Terima 'Uang Loket' Izin WNA Rp 100 Juta per Bulan

Pelajaran dari Manila: ketika tata kelola lemah, teknologi menjadi sumber konflik

Filipina memberikan pembanding yang kontras. Proyek-proyek WtE berskala besar di Manila mengalami penolakan publik dan kontradiksi kebijakan karena tidak ditopang dengan transparansi yang memadai. Tender yang dianggap tertutup serta kecemasan soal dampak kesehatan menciptakan resistensi sosial yang sulit dipulihkan. Kritik muncul bukan hanya dari aktivis lingkungan, tetapi dari kalangan ekonomi kota yang mempertanyakan kelayakan biaya dan distribusi manfaat.

Baca Juga

Beeru Stevia Disorot Usai Hasil Uji Lab Viral, Penjualan Disetop!

Akibatnya, fasilitas yang dimaksudkan sebagai solusi justru menjadi sumber ketegangan. Ketika governance lemah, WtE mudah dipersepsikan sebagai proyek teknologi mahal yang menumpuk biaya pada masyarakat, sementara manfaat utamanya dinikmati operator dan investor. Ini adalah risiko yang harus diantisipasi Indonesia sejak awal.

Tata kelola tender dan investasi adalah inti persoalan

Dengan nilai investasi Rp3 triliun per fasilitas, WtE adalah salah satu proyek padat modal terbesar dalam sejarah pengelolaan sampah Indonesia. Infrastruktur sebesar ini membuka peluang kolaborasi global, tetapi juga membuka potensi asimetri informasi antara pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat. Risiko yang paling sering terjadi dalam proyek raksasa bukanlah kegagalan teknologi, melainkan kurangnya transparansi dalam proses tender, biaya operasional, serta kontrak penjualan listrik.

Dalam model WtE, PLN membeli listrik yang dihasilkan. Jika biaya pembangkitan lebih tinggi dari tarif jual, subsidi dapat terakumulasi dan pada akhirnya menjadi beban fiskal negara. Tanpa keterbukaan parameter biaya dan kontrak, publik tidak bisa menilai apakah proyek ini benar-benar efisien atau hanya terlihat efisien di atas kertas.

Halaman Selanjutnya

Karena itu, tata kelola dana dan proses tender harus sekuat teknologi yang digunakan. Jika tidak, maka risiko trust deficit akan muncul. Sebuah proyek yang dimaksudkan sebagai solusi dapat berubah menjadi polemik jika kepercayaan publik tidak menyertainya.