Policy-Seeking Ala Bahlil Lahadalia
- vstory
(Artikel opini ini ditulis oleh Tajus Syarofi, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina Jakarta, Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Brebes, Jawa Tengah)
VIVA – Dalam panggung politik Indonesia, pejabat publik seringkali terjebak dalam citra persona “penjaga gawang” yang bersifat reaktif dan jangka pendek. Namun berbeda dengan pesona politik Bahlil Lahadia, sebagai Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan satu satunya menteri yang melakukan konferensi pers capaian kinerja kementerianya tahun 2025 (08/01/2026). Bahlil tidak tampil sebagai birokrat kaku yang sekadar melaporkan angka statistik, lebih dari itu ia tampil sebagai pemain depan yang agresif dalam melakukan political marketing berbasis produk kebijakan.
Berkat tangan dinginya, capaian lifting minyak bumi yang hampir satu dekade selalu meleset dari target APBN, kini sukses mecapai 605,3 MBOPD. Di sektor minerba dan investasi, total investasi melampuai target yang mencapai USD 31,7 miliar atau sekitar Rp 533 triliun dengan kontribusi terbesar dari sektor migas yaitu USD 18 miliar. Dari aspek transisi energi dan hilirisasi, implementasi mandatori Biodisel B40 berhasil memangkas impor solar. Sebagai pamungkas, tahun 2026 Kementerian ESDM menghentikan impor solar dan legalisasi sumur rakyat melalui Peraturan Menteri ESDM No.14 Tahun 2025.
Beberapa capaian di atas, Bahlil tidak hanya menjual narasi dan framing demi citra personanya, tapi ia memposisikan dirinya sebagai problem solver dengan memproduksi kebijakan berupa transformasi regulasi yang nyata dan berdampak pada kemandirian dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Pertanyaanya, sejauh mana kebijakan strategis yang beresiko tersebut mampu membangun legitimasi politik jangka panjang Bahlil Lahadalia?.
Political Marketing secara tradisional seringakali berkutat hanya pada institusi atau aktor politik tertentu sebagai upaya untuk pencarian suara “Vote seeking” atau jabatan “office seeking”. Namun dalam literatur pemasaran politik modern, terdapat gaya alternatif yang lebih fokus pada substansi yaitu strategi dengan basis kebijakan “Policy Seeking Marketing”. Gaya ini tidak lagi fokus terhadap citra politik, tetapi komitmen kebijakan dan visi programatik yang kongkret (Stromback, 2010). Dalam alam demokrasi Indonesia modern yang semakin pragmatis, model ini sangat dibutuhkan karena keberhasilan kinerja dan kebijakan yang sudah dirumuskan secara matang menjadi indikator keberhasilan aktor dan institusinya, bukan dengan pencitraan “gendong beras” dan politik entertainment.