Menjaga Reputasi Lembaga Negara

Fadhilsyah Mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia
Sumber :
  • vstory

VIVA – Reputasi merupakan aset terpenting bagi perusahaan ataupun lembaga negara. Reputasi menentukan citra yang akan teringat di mata konsumen bagi perusahaan atau masyarakat di suatu lembaga negara. Oleh karena itu, reputasi menjadi sangat penting karena reputasi itulah salah satu indikator apakah perusahaan itu atau lembaga negara itu sukses.

Pemkot Tangsel Raih Opini WTP 12 Kali Berturut, Benyamin: Kami Selalu Bertekad Pertahankannya

Apa itu reputasi? Reputasi adalah intangible asset  yang sulit diukur dan dijelaskan keberadaannya karena reputasi bukan sebuah produk yang dapat dilihat.

Menurut Afdhal, dalam jurnal Roy Marthin Tarigan reputasi perusahaan (Lembaga/ Organisasi) adalah asset yang tidak nyata (intangible asset).

Pemkab OKU Timur Sabet Opini WTP ke-12, Bupati Lanosin: Alhamdulillah

Keadaan reputasi akan tergantung kepada apa yang dilakukan perusahaan sebagai entitas. Dalam tulisan ini penulis lebih fokus kepada reputasi lembaga negara yaitu KPU, karena dalam akhir-akhir ini lembaga negara KPU ini sedang dalam pengawasan tinggi yang di mana lembaga KPU salah satu komisionernya terjerat kasus suap.

Dalam tulisan ini istilah perusahaan bisa dipakai kepada suatu lembaga negara khususnya dalam tulisan ini penulis membahas tentang KPU.

Amicus Curiae Cuma Terakhir untuk Bentuk Opini dan Pengaruhi Hakim MK, Menurut Pengamat

Pada kasus ini sebenarnya ada 2 lembaga atau organisasi yang terlibat yaitu partai penguasa PDIP dan KPU. Tetapi yang menarik KPU lebih disoroti oleh masyarakat dan media dengan adanya kasus ini, seakan-akan lembaga penting dalam demokrasi ini mencederai hati rakyat.

Hal itu terjadi karena KPU memiliki high hope dari masyarakat kepada lembaga ini, bagaimana tidak KPU adalah lembaga yang menjalankan jalanya pemilu dan menentukan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat.

High hope menjadi sebuah berkah dan sekaligus hukuman bagi suatu lembaga, satu sisi berkah dengan kepercayan yang tinggi dari masyarakat maka lembaga ini bisa diandalkan oleh masyarakat, satu sisi menjadi hukuman kepada lembaga ini jika terjadi kasus seperti ini.

Lalu bagaimana KPU menjaga reputasinya? Menurut Fombrun, ada empat sisi reputasi korporat yang perlu ditangani dan yang mempengaruhi, yaitu Credibility (kredibilitas), Trustworthiness (terpecaya dalam pandangan internal), Reliability (keterandalan di mata konsumen), Responsibility ( tanggung jawab sosial).

Kredebilitas di mata Rakyat.

Investor utama dari lembaga ini adalah rakyat, semua dana anggaran KPU berasal dari rakyat dan rakyat juga akan mengawasinya. Kredebilitas KPU di mata masyarakat memiliki angka yang cukup tinggi terlihat dari survei terdahulu.

Adapun yang pernah menaganggu kredebilitas KPU pada tahun 2019 di mana Prabowo menyebut Pilpres 2019 memiki banyak kecurangan sistematis dan massif.

Namun sayangnya isu itu tidak terpolarisasi dengan baik, masih banyak masyarakat yang percaya dengan kredibilitas KPU.  Menarik dalam kasus ini adalah anggota KPU terjerat kasus suap menyuap.

Walaupun belum ada survei tentang kepercayaan publik terhadap KPU, isu ini sangat terpukul bagi KPU. Tentunya secara historis KPU memiliki kredebilitas yang baik di mata masyarakat, setelah kasus ini sebaiknya KPU melakukan riset mengenai citra lembaganya.

Ada yang menarik tentunya perbedaan institusi negara dengan perusahan dalam menjaga kredebilitas untuk menciptakan reputasi itu. KPU ataupun lembaga negara lain jika terkena kasus harus menciptakan reputasi yang baik dengan mengikuti skema hukum dan politik.

itulah yang membuat pembuatan reputasi baik kembali memerlukan waktu extra ketimbang perusahaan jika memang reputasi KPU menurun dalam kasus ini ada baiknya KPU berkerja sama dengan stakeholder politik dan hukumnya agar dapat menciptakan reputasi yang baik itu.

Trustworthiness (terpecaya dalam pandangan karyawan)

Istilah karyawan dalam kasus ini adalah instutsi pemerintah lainya yaitu dengan 3 komponen demokrasi, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tetapi yang menjadi garis merah dari 3 komponen tersebut adalah legislatif yaitu DPR. Di dalam kasus ini setelah point ke 2 KPU masih dalam tahap dipercaya.

Karena penjelasan KPU kepada publik sudah betul dan telah mengikuti prosedur politik dan hukum. KPU juga telah kooperatif jika gedungnya ingin diperiksa oleh KPK untuk pencaraian barang bukti. Hanya permasalahan saja dari oknum komisioner itu sendiri yaitu WS. 

Reliability (keterandalan di mata konsumen)

Mengenai keterandalan tentunya KPU sangat diandalkan, karena lembaga inilah yang mengatur pemilihan pemimpin rakyat Indonesia dan menetapkannya. Tetapi keterandalan atau yang saya sebut hope memiliki kelebihan dan paradoksnya. Satu sisi berkah untuk percepatan reputasi satu sisi hukuman untuk rusaknya reputasi.

Responsibility ( tanggung jawab sosial).

Mengenai point ini secara respon KPU telah baik, di mana KPU telah korperatif untuk lancarnya pengungkapan kasus ini. Ini adalah nilai lebih untuk KPU. KPU juga menjelaskan kronologinya dan mekanisme-mekanisme prosuder KPU dalam mengungkapan kasus ini. Ini adalah bukti bahwa KPU telah melakukan tanggug jawab sosialnya kepada masyarakat dan juga stakeholder politik dan hukum.

Memperbaiki Reputasi KPU

Secara prosedural KPU baik dalam menempuh jalan pegungkapan kasus ini, baik dengan korperatif untuk pengeledahan gedungnya hingga penjelasan mekanisme KPU untuk menentukan PAW. Tetapi menarik untuk dilihat dalam kasus ini KPU sangat terfokus reputasinya di masyarakat.

Kasus ini memukul sekali rakyat lembaga tinggi negara yang mengatur dan menetapkan pemimpin rakyatnya masih ada oknum yang bisa melakukan transaksi gelap. 

KPU sudah banyak antisipasi untuk menjaga reputasinya di masyakat, tetapi ada hal yang tidak bisa sepenuhnya KPU memperbaiki reputasinya. Untuk menaikan dan mempercayakan kembali reputasi KPU supaya baik ,KPU memiliki extra yang lebih karena ia adalah lembaga instusi negara yang mau tidak mau ada banyak prosedur politik dan hukum.

Tidak cukup hanya permainan gimik agar KPU dapat memperbaiki reputasinya. Institusi negara harus ambil peran untuk menaikkan reputasi kembali KPU. Seperti lembaga DPR, hingga eksekutif bisa membantu menaikkan reputasi KPU dengan macam-macam mekanismenya. Seperti pembersihan komisioner KPU atau tahapan-tahapan politik dan hukum lainnya. (Penulis: Muhammad Farras Fadhilsyah, Mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, Anggota Kelompok Kajian Kopi Malam)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.