- vstory
VIVA - Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) didirikan oleh almarhum Pak Suhardiman dan almarhum Pak D. Suprayogi pada 20 Mei 1960. Kedua perwira TNI yang pada saat itu masing-masing berpangkat Kapten itu melihat Pancasila sebagai dasar negara di bawah ancaman paham komunis. Apalagi PKI sebagai partai politik memiliki underbow SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Sampai saat ini SOKSI tetap komit pada semangat awal pendiriannya.
Apakah Pancasila sebagai dasar negara saat ini tidak terancam? Terancam! Lantas di mana peran SOKSI dalam menjaga dan mengawal Pancasila sesuai semangat pendirianya?
Pada saat Kepala BPIP Prof. Yudian Wahyudi menyatakan agama sebagai musuh terbesar Pancasila, tak satu pun pernyataan dari SOKSI mengkritisi dan atau mengingatkan Kepala BPIP atas pernyataannya tersebut. Padahal pernyataan Kepala BPIP itu bisa ditafsirkan telah mengidentikkan Pancasila dengan ideologi yang anti agama, Komunis/Marxis.
Selain bahaya laten komunisme, ancaman lainnya yang dihadapi Pancasila saat ini dan di masa-masa yang akan datang adalah liberalisme, kapitalisme dan radikalisme. Dan SOKSI pun diam.
Pancasila sebagai dasar negara merupakan merupakan kesepakatan/konsensus rakyat Indonesia yang memiliki berbagai ragam suku, agama, budaya dan adat istiadat. Dan pendiri bangsa bersepakat menempatkan Agama sebagai sila pertama dari Pancasila. Dan hal itu di pertegas oleh Bung Karno, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa berke-Tuhan-an!
Ironis memang. Pancasila sebagai dasar negara tak diajarkan dan atau disosialisasikan secara massif kepada sekolah-sekolah dan masyarakat luas setelah dihapusnya penataran P4. Wajar bila berbagai kejadian yang “menghina” Pancasila terjadi. Misalnya kasus Zaskia Gotik, penyanyi dangdut, yang menyebut lambang sila kelima, padi dan kapas sebagai “bebek nungging”, beberapa tahun yang lalu. Belum lagi, banyak di antara siswa sekolah yang tak hafal Pancasila.
Wajar juga sistim ekonomi dan politik Indonesia juga tak mencerminkan semangat Pancasila.
Harusnya, SOKSI sebagai ormas pendiri Partai Golkar meminta Partai Golkar agar mendesak pemerintah dan MPR untuk membuat rancangan baru ketetapan MPR terkait sebuah badan yang bertugas mensosialisasikan Pancasila di era revolusi teknologi informasi ini.
Atau SOKSI menyarakan Partai Golkar agar meminta pemerintah dan MPR menghidupkan kembali TAP MPR soal BP7 yang sebelumnya dicabut melalui TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 atas desakan semangat reformasi. Dengan dihidupkan kembali BP7, pemerintah dapat melakukan Penataran P4 yang materinya berupa doktrin 45 butir amalan dalam berbangsa dan bernegara, salah satunya Agama, disesuaikan dengan kekinian, kemajuan zaman.
Kenapa mesti MPR membuat rancangan baru dan atau menghidupkan TAP MPR soal BP7? Sebagai lembaga BPIP didirikan berdasarkan Perpres, tak beda dengan lembaga lainnya yang tugasnya memberi masukan dan saran kepada Presiden. BPIP tak punya dasar hukum yang kuat sebagai lembaga satu-satunya penafsir dan pembumian Pancasila. Karena BPIP berbeda dengan BP7 yang keberadaan berdasarkan TAP MPR.
Menyambut Munas SOKSI yang ke XI yang akan dilaksanakan pada April 2020, SOKSI berencana menggelar Sarasehan Kebangsaan yang akan membahas masalah politik, ekonomi, dan hukum.
Menarik, melalui Sarasehan Kebangsaan ini SOKSI kembali “memikirkan” persoalan bangsa, tak lagi berkutat kepada masalah kepentingan jangka pendek. Misalnya sibuk pada saat menjelang Partai Golkar akan melaksanakan Munas dan atau saat penyusunan pengurus DPP Partai Golkar.
Sarasehan Kebangsaan SOKSI itu harus menjadi titik awal gugatan SOKSI melihat realitas dalam berbangsa dan bernegara yang sudah jauh melenceng dari nilai-nilai Pancasila.
Sebagai organisasi kemasyarakatan, SOKSI mempunyai program tetap untuk melakukan pendidikan politik kader bangsa yang bertujuan membekali generasi muda dengan ideologi Pancasila dan bagaimana mencegah memudarnya dasar negara itu dalam masyarakat. Semoga Sarasehan Kebangsaan merupakan awal “kembali”-nya SOKSI menjadi tulang punggung Partai Golkar dalam mencetak kader bangsa. (Lalu Mara Satriawangsa)
