Di Tengah Wabah COVID-19, Konglomerat Sibuk Menyalip izin Bisnisnya

Ilustrasi bisnis rumah sakit RS Siloam Kebon Jeruk, Jakarta (foto/siloamhospitals.com)
Sumber :
  • vstory

VIVA - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Frans Kongi mengatakan saat ini pengusaha tengah mempertimbangkan opsi untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini dengan cara mencicil. 

Pemkot Tangsel Raih Opini WTP 12 Kali Berturut, Benyamin: Kami Selalu Bertekad Pertahankannya

Frans mengatakan mekanisme mencicil pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi salah satu opsi yang mungkin dipilih pengusaha di saat kondisi perekonomian yang tengah terpukul akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Bedanya paradigma konglomerat

Pemkab OKU Timur Sabet Opini WTP ke-12, Bupati Lanosin: Alhamdulillah

Hampir semua pemilik usaha sangat pening memikirkan kenaikan biaya diiringi dengan penurunan daya beli. Persis Anda mau kebelet pipis, tapi kecepatan di toll tinggi. Atau bahkan kebelet pipis di tengah kemacetan. Tidak ada pilihan pipis di botol.

Masalah cash flow itu mirip Anda cuci darah. Mendesak urgent. Bila tidak, badan Anda gembung mendadak.

Amicus Curiae Cuma Terakhir untuk Bentuk Opini dan Pengaruhi Hakim MK, Menurut Pengamat

Lalu bagaimana bedanya sikap konglomerat?

Konglomerat itu tidak berfokus pada uang. Dia mengendus power. Maksudnya? Misal begini, saat tiga bulan lalu banyak perusahaan mengeluh ditunggak rumah sakit (RS) karena BPJS. Itu belum seberapa, zaman now tiga bulan berlalu, gara gara Covid 19 semua perusahaan mengeluh tidak sanggup bayar cukai (alat kesehatan), tidak sanggup bayar pajak, tidak sanggup membayar razia (polisi).

Hah, Bagaimana caranya bebas cukai?

Kalau perusahaan menengah ditagih bea cukai itu persis Anda ketemu mertua. Is dead. Konglomerat beda. Di mana ada problem, di situ letaknya opportunity.

Coba bayangkan, cukai masker itu Rp2000 per pcs. Kebutuhan masker RI ada 150 juta pcs per bulan. Kalikan saja itu cukai Rp300 M. Baru masker. Berapa cukai ventilatot? Cukai APD. Anda pikir bebas semua itu gara gara darurat bencana? Coba saja ajak bicara dinas bea cukai. Dinas pajak. Itu mirip Anda berdebat dengan mercusuar. Dia di atas sana.

Oleh karena itu, konglomerat sekarang sibuk menyalip izin. Lippo mal mampang sudah jadi RS Siloam. Kalau pengajuan izin RS Anda di kota lain tunggu verifikasi dinas kesehatan tiga tahun, berarti kaliber Anda kurang viagra. (Ir. Goenardjoadi Goenawan, MM, Alumni IPB Teknologi Pangan, dan Magister Manajemen Universitas Indonesia Lulus 1989)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.