Kepolisian Serba Ada
- vstory
Untuk apa polisi menyidik tugasnya jaksa? Duplikasi dengan skill jaksa.
Seharusnya polisi tidak dapat menyidik, itu tugas Bareskrim, badan investigasi negara, atau badan reserse kriminal.
Selebihnya, urusan pelanggaran ditindak diawasi oleh badan yang mengeluarkan surat izin.
Izin pajak billboard
Surat izin pajak billboard dikeluarkan oleh dinas pajak pemda. Untuk apa, polisi menindak pelanggaran billboard. Otomatis bila terjadi pelanggaran hukum billboard tidak ada yang bisa menindak. Polisi tidak tahu penyelewengan pajak billboard.
Pengusaha yang bikin billboard kerja sama terserah dinas pajak pemda bila ada kongkalikong, tunggu billboardnya roboh.
Masalahnya billboard ini, mana yang pelanggaran hukum, mana yang bodong, mana yang korupsi pajak billboard, mana billboard kadaluarsa, semua gelap. Entahlah.
Bilamana ada billboard tidak setor pajak, pemda tidak dapat menyidik. Yang menindak adalah polisi.
Sehingga saat pengusaha tahu bahwa dulu semua diatur oleh TNI sekarang semua dioper ke polisi, asal perusahaan ada back up polisi, tidak dapat ditindak. Karena penyidikan penegakan hukum harus lewat polisi. Polisi sudah tahu setiap urusan perusahaan ada back up polisi.
Sejarah
Dulu polisi adalah salah satu dari empat matra ABRI. Artinya kekuasaan penegakan hukum hanya sebagian oleh polisi. Gara gara anggaran polisi jadul kurang, oleh Awaludin Djamin polisi boleh di-BKO ke perusahaan.
Saat reformasi TNI, polisinya ketiban wewenang seluruh penegakan hukum.
Ada undang-undang pengawasan obat, ditindak oleh polisi. Ada undang-undang asuransi, pengawasan oleh polisi.
Ada undang--undang perbankan, bank ditindak oleh polisi. Ada undang-undang asuransi, ditindak oleh polisi.
Alhasil semua penegakan hukum mengalami bottle neck. Ada gedung ambruk, ditindak oleh polisi. Polisi mengurusi struktur bangunan padahal polisi tidak sekolah teknik bangunan sipil.
Ada undang-undang parpol, ditindak oleh polisi.
Padahal kepala polisi Kapolri dipilih oleh partai di parlemen. Otomatis bila ada pelanggaran hukum partai, misalnya partai terima pesanan izin tambang, izin HGU, HPH, HTI, polisi harus koordinasi dengan partai.
Sehingga partai bebas hukum. Partai bikin acara motor besar konvoi, polisi tidak berdaya. Partai bikin acara kampanye di masjid, polisi tidak berdaya. Partai bikin pelanggaran aturan hukum undang-undang, polisi tidak berdaya.
