Teori Pers Indonesia
- vstory
VIVA – Teori adalah sebuah gambaran terhadap sekumpulan pada konsep, definisi dan proporsisi yang terkait pada sistematis yang dapat menjelaskan dan juga dapat memprediksi fenomena yang terjadi di lapangan. Lalu, bagaimana hubungan antara teori dalam teori pers? Sebelum mencari tahu tentang hal itu, akan ada penjelasan singkat tentang teori komunikasi itu sendiri, sehingga teori pers akan bersangkutan. Komunikasi adalah pengiriman atau juga dapat berupa penerimaan pesan dan berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sehingga, keduanya akan saling bersangkutan karena keduanya membahas tentang aspek-aspek dasar mengenai komunikasi. Teori pers sendiri memang lebih fokus kepada “bagaimana” media massa mempengaruhi masyarakat, sementara untuk komunikasi adalah penjelasan tentang konsep-konsep dasar mengenai cara kerja komunikasi itu sendiri.
Berdasarkan pada landasan teori dari materi kelompok kami “Teori Pers” yaitu, Pers sendiri berasal dari bahasa Inggris yang secara etismologis adalah press, yang artinya jika dalam Bahasa Indonesia adalah percetakan. Sehingga, dalam artian besar menurut KBBI pers berarti adalah cetak dan secara maknawiah artinya adalah penyiaran secara tercetak atau juga dapat sebagai publikasi secara dicetak (Poerwodarninto W.J.S, 1985). Dan pada zaman Evolusi di Indonesia itu sendiri peran media dalam masyarakat modern peran media dalam membentuk pandangan masyarakat dan memengaruhi opini publik menjadi semakin signifikan. Maka dari itu dibentuklah etika pers, yang mana dalam pemerintahan Indonesia sekarang mencakup prinsip-prinsip yang memandu hubungan antara wartawan dan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berikut beberapa unsur–unsur etika pers di pemerintahan Indonesia melibatkan:
- Akses Terbuka: Pemerintah diharapkan untuk memberikan akses yang sebanyak mungkin kepada wartawan untuk mendapatkan informasi.
- Komunikasi yang Jujur: Pemerintah diharapkan untuk memberikan informasi yang jujur dan tidak menutup-nutupi fakta.
- Perlindungan Terhadap Keamanan Wartawan: Etika pers di pemerintahan melibatkan perlindungan terhadap keamanan dan kebebasan wartawan.
- Toleransi Terhadap Kritik: Pemerintah seharusnya menerima kritik sebagai bagian dari proses demokrasi.
- Hak Jawab dan Koreksi: Pemerintah diharapkan untuk memberikan hak jawab kepada individu
