Teori Pers Indonesia

Setelah mengenal tentang Teori pers dan bagaimana pers memiliki kode etiknya lalu ini adalah beberapa teori pers dari seluruh dunia yang memang pernah digunakan dari waktu ke waktu:

Baca Juga

XMAX hingga Tuareg 660 Taklukkan Jalur Touring Sumba

• Teori pers otoriter (Authoritarian Theory) adalah salah satu teori pers yang paling tua, berasal dari abad ke-16. Teori ini berasal dari falsafah kenegaraan yang membela kekuasaan absolut. Dalam teori ini, negara memiliki kedudukan lebih tinggi daripada individu dalam skala nilai kehidupan sosial. Fungsi Pers Dalam teori pers otoriter, fungsi pers adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah dan mengabdi kepada negara. Pers tidak boleh mengkritik pemerintah atau kebijakannya. Pers harus menjadi alat propaganda pemerintah untuk menyebarkan informasi dan pesan-pesan yang menguntungkan pemerintah. Teori pers otoriter telah diterapkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa itu, pers dikontrol ketat oleh pemerintah dan tidak boleh mengkritik pemerintah atau kebijakannya.
• Teori pers bebas (Libertarian Theory) adalah salah satu teori pers yang paling populer, berasal dari abad ke-18. Teori ini didasarkan pada falsafah liberalisme yang menekankan kebebasan individu. Dalam teori ini, individu memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan memperoleh informasi tanpa campur tangan pemerintah. Dalam Teori pers bebas, fungsi pers adalah untuk mencari dan menyebarkan kebenaran. Pers harus bebas untuk mengkritik pemerintah atau kebijakannya. Pers harus menjadi kontrol sosial terhadap pemerintah dan melindungi hak-hak individu. Teori pers bebas telah diterapkan di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat. Pada masa itu, pers bebas berkembang pesat dan berperan penting dalam perkembangan demokrasi di Amerika.
• Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility Theory). Menurut Mulyono Sri Hutomo menjelaskan dalam buku nya Pengantar Teori Pers Tanggung jawab sosial, yaitu Teori Tanggung jawab sosial memiliki asumsi mengenai kebebasan yang sebanding di dalam nya. Pers juga menempati kedudukan yang terhormat di lingkup pemerintahan, yang artinya pers memiliki bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dengan melaksanakan fungsi utama komunikasi massa.
• Totalitarian Media Theory. Totalitarian teori merupakan bentuk inovasi yang dikembangkan di abad ke -20 yang dipengaruhi masa perang dingin. Teori ini digunakan pada saat itu untuk bahan pengambilan keputusan atas kebijakan luar negeri ke seluruh negara-negara Barat, dengan menjalankan sistem sosialis Soviet Rusia yang diharapkan dapat memfasilitasi informasi yang dipertanggungjawabkan kepada publik yang tidak bersifat monopolitik.

Halaman Selanjutnya

Kemudian pertanyaan muncul, apa yang pers di Indonesia gunakan saat ini? saat ini pers di Indonesia menggunakan Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility Theory), lalu bagaimana keadaan pers di Indonesia saat ini? secara umum dapat dikatakan masih berada dalam kondisi yang baik. Hal ini terlihat dari hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang dirilis oleh Dewan Pers pada tahun 2023. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa IKP Indonesia berada pada angka 71,57, yang masih berada dalam kategori cukup bebas. Namun, jika dilihat lebih detail, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam keadaan pers Indonesia saat ini. Salah satunya adalah masih adanya kasus kekerasan terhadap jurnalis dan kriminalisasi terhadap insan pers. Menurut catatan Aliansi Jurnalis Independen, sepanjang tahun 2022 terjadi 61 kasus kekerasan terhadap jurnalis; meningkat 18 kasus dibandingkan tahun 2021. Kasus-kasus tersebut tentu menghambat kebebasan pers dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi kepada publik. Selain itu, masih adanya intervensi kepentingan, baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak lain, juga menjadi tantangan bagi pers Indonesia.