- Tudji Martudji/VIVAnews
VIVAnews - Sejumlah perusahaan Korea di Indonesia telah merumahkan 63.680 pekerja mereka. Keputusan para pengusaha Negeri Ginseng itu ditengarai merupakan dampak negatif dari kenaikan upah buruh yang drastis pada 2013.
Menteri Perindustrian, MS Hidayat, Rabu 2 Oktober 2013, membenarkan masalah tersebut. Menurutnya, masalah kenaikan upah buruh itu memang harus segera diselesaikan.
"Kenaikan upah buruh itu fluktuasinya harus terkendali," ujar Hidayat di Istana Negara, Jakarta.
Hidayat meminta para pengusaha untuk menilik kembali Instruksi Presiden (Inpres) terkait upah minimum. Ia menjelaskan, penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun ini yang diberlakukan tahun depan ditujukan untuk melindungi industri padat karya, sekaligus mencegah terjadinya PHK besar-besaran.
"Inpres penetapan UMP itu sebuah pedoman kepada aparatnya, dan sudah ditandatangani," kata Hidayat.
Instruksi presiden (Inpres) terkait penetapan UMP sudah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Inpres tersebut nantinya akan menjadi panduan seluruh aparat negara terkait baik di pusat maupun di daerah untuk menentukan kenaikan UMP.
Inpres tidak menetapkan angka rumusan kenaikan UMP. Namun ditetapkan bahwa pemerintah daerah menyampaikan UMP yang berlaku setiap bulan November. Selain itu besaran kenaikan UMP akan dibahas secara tripartit antara pemerintah daerah, perusahaan, dan pekerja.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, ketika ditemui VIVAnews di kantornya, Jakarta, mengungkapkan, keputusan perusahaan Korea itu akibat dampak negatif dari kenaikan upah buruh yang drastis pada 2013.
"Tanpa adanya penangguhan kenaikan upah dari pemerintah, kemungkinan angka ini akan meningkat sampai 110 ribu hingga akhir tahun. Dan, itu untuk perusahaan dari Korea saja," katanya.
Sofjan menambahkan, sebetulnya Apindo sudah mendapat laporan dari pengusaha-pengusaha dari dalam negeri maupun asing seperti Jepang dan Taiwan. Namun, mereka meminta agar namanya tidak disebutkan.
Dia menilai, kondisi ini merupakan salah satu representasi yang sebenarnya dihadapi pemerintah. Untuk seluruh perusahaan Korea saja, menurut dia, mempunyai satu juta pekerja di Indonesia.
2 Pasangan Calon Independen Daftar ke KPU untuk Pilwalkot Malang
Dua bakal pasangan calon jalur independen untuk Pemilihan Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang.
