Sumber :
- aeronusantara.blogspot.com
VIVAnews - Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan pembebasan lahan untuk jalan akses bandara Kualanamu, Medan, saat ini mencapai 98 persen. Namun, di lapangan para pekerja yang mengerjakan konstruksi masih menemui hambatan.
Baca Juga :
Viral Aksi Pria Bersuara Rocker Lantunkan Selawat di Maajid, Auto Dicari Sutradara Tanah Air
Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Wijaya Seta, Jumat 22 November 2013, mengatakan bahwa hal itu akibat warga yang meminta ganti rugi tanah mereka.
Padahal, menurutnya, di bidang seluas 1,5 kilometer tersebut adalah milik PT Perkebunan Negara (Persero) dan ganti ruginya juga sudah diberikan kepada PTPN. Sedangkan kepada penduduk yang menempati lahan dan sebagai pemilik bangunan, diberikan ganti rugi berupa bangunan dan tanaman.
"Yang jadi masalah adalah penduduk itu masih minta tanahnya dibayar juga kepada mereka," katanya.
Hal itu, tambah Seta, menyebabkan pembangunan terhenti. Padahal, secara prinsip tanahnya sudah bebas. Bahkan, menurutnya, agar pekerjaan dapat terus berjalan, pihaknya meminta bantuan dari aparat keamanan untuk mengawal saat para pekerja melakukan pekerjaan di tempat tersebut.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan sebetulnya akses jalan darat ke Kualanamu sudah dapat terlayani dengan baik meski di beberapa tempat terdapat penyempitan dan tidak menyebabkan kemacetan.
"Sampai saat ini, sebenarnya tidak ada masalah. Justru, macetnya bukan di lokasi 14,5 kilometer tersebut tapi sebelumnya yaitu di kotanya. Namun, memang akan lebih aman dan bagus kalau jalan itu sudah empat lajur," ujarnya. .
Seta menjelaskan bahwa jalan akses Bandara Kualanamu mempunyai panjang 14,5 km, terdiri dari 13,5 km jalan dan 1 km Fly Over. Saat ini, yang sudah beroperasi 1 Fly Over, kemudian jalan yang dua lajur dua arah itu sudah 13,5 km dan yang empat lajur dua arah sampai saat ini sudah beroperasi 8 km.
"Jadi, dari 13,5 km tersebut, 7 km lagi masih dalam pengerjaan yang secara kontrak selesai di 2014," kata Seta. (eh)
Halaman Selanjutnya
Hal itu, tambah Seta, menyebabkan pembangunan terhenti. Padahal, secara prinsip tanahnya sudah bebas. Bahkan, menurutnya, agar pekerjaan dapat terus berjalan, pihaknya meminta bantuan dari aparat keamanan untuk mengawal saat para pekerja melakukan pekerjaan di tempat tersebut.
