- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Pemerintah berencana untuk menghapuskan subsidi rumah tapak pada 2015, bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memaksa pembangunan rumah susun yang saat ini banyak terkendala.
Namun, rencana tersebut menuai penolakan dari sejumlah pihak, termasuk para pengembang. Lengkapnya, buka tautan ini.
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Selasa 13 Mei 2014, menegaskan bahwa hal itu memang bertujuan menggiatkan konsumen memilih bertempat tinggal di rumah vertikal, dibandingkan rumah tapak. Sebab, untuk mendekatkan para MBR dengan tempat di mana mereka bekerja.
"Kalau masih ingin tinggal di rumah tapak, ya pastinya mereka akan tinggal di pinggir kota maupun di daerah terpelosok yang jauh dari tempat mereka bekerja," ujar Djan dalam temu dengan wartawan di kantornya, Jakarta.
Selain itu, Menpera menambahkan, orang kaya berebut tinggal di apartemen, namun MBR malah minta tinggal di rumah tapak yang makin jauh lokasinya, karena mahalnya harga tanah hingga saat ini.
"Belum lagi, pemerintah juga mesti memikirkan sarana dan prasarana, misalnya transportasi dalam mengangkut MBR ke tengah kota. Kalau kita lihat Jakarta saja, apakah masalah transportasi sudah memadai untuk itu," tuturnya.
Seperti diketahui, kebijakan penghapusan subsidi diatur melalui Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2014.
Berdasarkan Permenpera tersebut, diputuskan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau dikenal KPR bersubsidi tidak akan diberikan lagi kepada rumah tapak setelah 21 Maret 2015. (art)
Dukcapil DKI Catat Ratusan Ribu Warga Pemegang KTP Jakarta Tinggal di Bodetabek
Dukcapil DKI tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah lainnya terkait data kependudukan.
