- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Direktur Jenderal Kekayaan Negara dari Kementerian Keuangan, Sonny Loho, mengungkapkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengajukan tambahan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. APBN-P ini segera dibahas dengan DPR.
Namun, ia menambahkan, sampai saat ini Kementerian Keuangan belum menerima usulan besaran penambahan PMN yang saat ini masih digodok Kementerian BUMN.
"Rencananya memang mau ada (Penambahan PMN). Kami kan perlu lihat surat dari Kementerian BUMN-nya, persisnya apa," kata Sonny di Kantor Kementerian Keuangan, Senin 9 Mei 2016.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan, Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti usulan tersebut. Dan memastikan apakah ada pos anggaran yang bisa digunakan untuk penambahan tersebut.
Lebih lanjut dia mengatakan, penambahan PMN bisa dilakukan untuk mendukung program prioritas pemerintah. BUMN yang bersangkutan bisa meningkatkan bisnisnya sehingga berkontribusi menyuntik penerimaan negara, khususnya dari pajak.
"Ini pentingnya pajak. Kalo dia (BUMN) bayar pajak, tapi setelah itu mungkin memiliki hambatan kas untuk mengerjakan program, kami akan ajukan Penyertaan Modal Negara," kata Sonny.
(ren)
Dilebur ke Pertamina, Apa Untung PGN?
Pemerintah targetkan pembentukan holding BUMN energi tahun ini.
