- REUTERS/Iqro Rinaldi
VIVA.co.id – Uang tebusan yang berasal dari program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty hingga 31 Oktober 2016 telah mencapai Rp94,1 triliun. Meski begitu, realisasi tersebut hanya meningkat sekitar Rp900 miliar dari capaian pada akhir periode pertama, di mana realisasinya mencapai Rp93,2 triliun.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak yang dikutip VIVA.co.id, Rabu 9 November 2016, total harta wajib pajak, baik itu dari deklarasi dalam negeri dan luar negeri, maupun repatriasi pada bulan pertama pelaksanaan tax amnesty masih relatif minim.
Pada akhir periode pertama, total harta yang diterima oleh otoritas pajak mencapai Rp3.799 triliun. Kemudian hingga akhir bulan pertama periode kedua, total harta yang masuk hanya mencapai Rp3.880 triliun atau naik tipis. Dan Jika dirinci lebih dalam, dana repatriasi pun masih bergerak stagnan.
Jumlah repatriasi pada akhir periode pertama mencapai Rp142,4 triliun, dan pada akhir bulan pertama periode kedua pelaksanaan hanya mencapai Rp142,6 triliun. Dari sisi deklarasi luar negeri pun hanya meningkat Rp4,5 triliun, yaitu dari Rp978,4 triliun menjadi Rp982,9 triliun.
Sedangkan deklarasi luar negeri, meningkat tipis dari Rp2.678 triliun menjadi Rp2.755 triliun di akhir bulan pertama pelaksanaan periode kedua. Sehingga, total harta pada akhir bulan pertama di periode kedua tax amnesty telah mencapai Rp3.880 triliun.
“Partisipasi dari masyarakat, terutama mereka yang mempunyai profesi pekerjaan yang cukup mapan itu sangat kecil,” ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat ditemui di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa malam, 9 November 2016.
Ani, sapaan akrab Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan terus melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak, akan manfaat dari program tax amnesty. Upaya ini dilakukan, dalam rangka meningkatkan tax ratio Indonesia yang hingga saat ini justru terbilang tertinggal jauh dari negara-negara lain.
Pertanyakan Program Tax Amnesty, Mahfud MD: Enggak Jelas Hasilnya!
Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mempertanyakan soal kejelasan program Tax Amnesty yang sempat diusung pemerintah.
