- REUTERS/Chip East
VIVAnews - Dewan Transisi Nasional (NTC) menyatakan akan segera mengumumkan pemerintahan baru Libya, paling lambat 10 hari dari sekarang. Upaya ini sempat tertunda lantaran adanya ketidaksepakatan di antara para pejabat NTC, yang sementara ini memimpin Libya setelah mereka menyingkirkan rezim Muammar Khadafi dari Ibukota Tripoli.
Hal itu diumumkan Perdana Menteri Sementara NTC, Mahmoud Jibril, di New York, Amerika Serikat, Selasa 20 September 2011. Dilansir dari stasiun berita CNN, Jibril adalah utusan pertama pemerintahan pemberontak Libya yang datang ke PBB setelah Moammar Khadafi dinyatakan tidak lagi berfungsi sebagai pemimpin.
"Susunan pemerintahan baru akan diumumkan minggu ini, maksimum 10 hari. Saya tidak masalah dengan itu, karena memang perlu dilakukannya konsensus nasional," kata mantan pejabat di rezim Khadafi ini.
Pusat Pemerintahan
Dia mengatakan kendati sudah banyak persetujuan di antara para pemangku kepentingan di NTC, namun masih ada beberapa hal lagi yang harus disepakati. Di antaranya apakah pemerintahan yang baru akan berpusat di Tripoli atau Benghazi. Tidak menutup kemungkinan, ujar Jibril, pemerintahan akan dijalankan dari dua kota tersebut.
"Bagi negara yang tidak merasakan demokrasi selama 42 tahun, saya kira perselisihan ini biasa. Perlu ada perundingan dan konsultasi yang baik sebelum kita bertindak," kata Jibril.
"Pemerintah ini, jika terbentuk nanti, akan membawa stabilitas dan ketertiban di Tripoli dan daerah lainnya di Libya. Jadi saya tidak terburu-buru," lanjutnya lagi.
NTC telah diterima PBB sebagai penanggungjawab pembentuk pemerintahan selanjutnya. Bendera Libya yang baru bahkan telah berkibar di markas PBB di New York. Kendati Khadafi belum menyatakan mundur, namun Libya telah dianggap sebagai salah satu negara di Timur Tengah dan Afrika yang telah melakukan revolusi politik. (ren)
Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Dewas Terkait Pelanggaran Etik
M57+ Institute melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nurul Ghufron, ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Ghufron dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik.
