- kaskus
VIVAnews - Massa anti John Kei yang berasal dari Masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Kei kembali mendatangi Kejaksaan Agung, Selasa 10 Juli 2012. Mereka menekankan kejaksaan agar tidak perlu takut dalam memproses kasus John Kei.
"Opini John dinaikin terus di media bahwa dia mengancam kepolisian dan kejaksaan. Ini yang kami takutkan, kejaksaan takut dalam memproses kasus dia," kata Ketua Masyarakat NTT, Haji Bram Bani di Gedung Pusat Penerangan Hukum, Kejagung, Jakarta.
Para penentang John Kei itu mengingatkan hukum harus ditegakkan dengan adil. Tidak boleh dikalahkan dengan intervensi, ancaman maupun suap.
"Kejaksaan jangan sampai terpengaruh terhadap intervensi dan ancaman-ancaman," ujar Haji.
Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Wahyu Purnomo, menerima kunjungan kedua para penentang John Kei tersebut. Wahyu menyatakan tidak ada permasalahan baru, hanya saja kedatangan itu untuk memantapkan apa yang disampaikan kemarin.
"Mudah-mudahan dalam penanganan, Kejaksaan Tinggi dalam hal ini oleh penyidik Polda secepatnya bisa diselesaikan. Lebih penting lagi kita sepakat dengan yang dikatakan Haji, Insya Allah tidak ada intervensi," terangnya.
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hingga saat ini belum menetapkan berkas lengkap atau P21 terhadap John Kei, tersangka kasus pembunuhan Direktur Utama PT Sanex Steel Indonesia, Tan Harry Tantono alias Ayung.
John Kei ditangkap oleh aparat Polda Metro Jaya sejak tanggal 17 Februari 2012 di Hotel C'One, Pulomas, Jakarta Timur. Polisi sempat menembak betis bagian kanan John Kei saat berusaha melarikan diri ketika digerebek aparat kepolisian di sebuah kamar di hotel itu.
Semenjak ditahan, masa penahanan John Kei terus diperpanjang sebanyak tiga kali hingga akhirnya menempuh batas maksimal yakni 120 hari masa penahanan dalam proses penyidikan. Lamanya penahanan John Kei ini lantaran polisi masih belum mendapatkan persetujuan berkas lengkap (P21) dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. (adi)
Rupiah Melemah, Sri Mulyani Beberkan Mata Uang Negara-negara G20 Kondisinya Senasib
Sri Mulyani mengatakan bahwa nasib serupa juga dialami oleh sederetan mata uang dari negara-negara lain, termasuk negara anggota G20.
