- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah sepakat menetapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD DKI Perubahan 2016, dengan nilai anggaran sebesar Rp62,9 triliun. Jumlah anggaran itu, lebih rendah dari penetapan APBD awal yaitu Rp67,1 triliun.
Ketua DPRD sekaligus Ketua Badan Anggaran, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pengurangan itu terjadi karena tidak tercapainya pendapatan daerah, dari Rp59 triliun yang ditetapkan, hanya terealisasi Rp57 trilliun.
"Selain itu penerimaan pembiayaan juga meleset dari penetapan awal sebesar Rp8 triliun, menjadi sebesar Rp5 triliun," kata Prasetyo di Gedung DPRD, Jakarta, Rabu 12 Oktober 2016.
Dalam rapat penetapan anggaran itu, DPRD juga memberi sejumlah catatan terhadap APBD Perubahan 2016. Di antaranya, memprioritaskan pembangunan 45 gedung sekolah yang gagal dilaksanakan di tahun anggaran 2015. "Diharapkan tidak ada alasan apapun untuk tidak merealisasikannya," kata Pras.
Selain itu, DPRD juga berharap agar Pemprov DKI merealisasikan pembentukan SMA/SMK Boarding School untuk siswa siswi DKI Jakarta potensial yang secara ekonomi tidak mampu. Hal itu termasuk honorarium guru dan tenaga kependidikan non-PNS pada sekolah negeri dan sekolah swasta direalisasikan tahun anggaran 2017.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyambut baik pengesahan Raperda itu.
"Terima kasih kepada dewan atas persetujuannya," kata Ahok.
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
