- VIVA.co.id/Anwar Sadat
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendukung rencana pemerintah pusat, untuk mendata para pegawai negeri sipil yang terbukti ikut organisasi kemasyarakatan, Hizbut Tahrir Indonesia.
Sebab, jika terbukti ada PNS terlibat dalam ormas itu disarankan untuk mengundurkan diri sebagai abdi negara. "Ya sebaiknya kalau dia tidak setuju dengan ideologi Pancasila, ya pindah saja," kata Djarot di Balai Kota, Senin, 24 Juli 2017.
Menurut Djarot, PNS yang dilantik sebagai pegawai pemerintah telah disumpah untuk setia pada ideologi negara, yakni Pancasila. Jika sumpah itu diingkari, kata Djarot, sama saja tak mengakui keberadaan dasar negara untuk diakuinya.
Ia menganggap, eksistensi bangsa bisa terancam dengan ideologi yang mereka anut. "Ya kalau dia sudah tidak cocok sama Pancasila, enggak mau ideologi Pancasila, ya sudah mengundurkan diri saja," ujarnya.
"Sebaiknya kalau dia enggak setuju dengan ideologi Pancasila ya pindah saja. Bukan hanya pindah sebagai PNS tapi pindah ke negara lain yang sesuai dengan ideologi dia."
Meski demikian, Djarot mengungkapkan, belum ada jajarannya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI yang terbukti mengikuti keanggotaan HTI.
Dia mendukung rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar aparatur negara harus memiliki sikap loyal dan konsisten terhadap keputusan negara.
"Kalau ada PNS yang baik, langsung atau terlibat dengan elemen yang melawan, berseberangan, mengembangkan ajaran ideologi lain selain Pancasila, ya silakan mengundurkan diri saja dari PNS," ujar Tjahjo usai halal bihalal di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Jawa, Barat, Minggu, 23 Juli 2017. (ase)
