- VIVA/Anwar Sadat
VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada 5.000 laporan soal situasi genangan air di Jakarta pada 2016 lalu. Namun, hanya 10 persen dari laporan itu yang terverifikasi.
"Tadi disampaikan 5.000 laporan tapi yang terverifikasi 10 persen. kalau begitu bagaimana kami bisa bertindak dengan laporan yang seperti itu," kata Anies usai rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tata Air, di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017.
Anies menilai, laporan yang tidak terverifikasi itu akan membuat masalah jadi semakin berat. Untuk itu, pihaknya akan menyusun mekanisme penerimaan laporan yang langsung secara otomatis terverifikasi.
Salah satu caranya, kata Anies, yaitu menempatkan petugas di wilayah rawan genangan. Nantinya, laporan yang akan diterima dari orang yang memang ditugaskan di wilayah rawan genangan tersebut.
"Lain kalau misalnya itu tempatnya yang bukan rawan banjir, mendadak ada genangan, nah itu memang. Siapa pelapornya? Bisa PPSU, bisa RT-nya, bisa relawan. Jadi itu nanti akan kami publikasikan agar setiap orang tahu siapa yang akan melaporkan," katanya.
Sistem itu nantinya akan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Ke depan kami akan buatkan sistemnya dari empat instansi yang berbeda, ada Lingkungan Hidup, Sumber Dana Alam, BPBD, dan dinas sosial," ujarnya. (ase)