- Adini Lubis/ VIVA.co.id
VIVA.co.id – Perwakilan berbagai organisasi yang tergabung dalam Proklamasi Anak Indonesia dan Komite Aksi Perempuan, menggelar pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin, 9 Mei 2016.
Pertemuan tersebut membahas masalah pendidikan seksualitas berkeadilan gender, serta berbagai hal terkait guna mencegah kekerasan seksual. Termasuk juga kasus Yuyun yang belakangan menjadi sorotan publik, karena menjadi salah satu korban rentetan korban kasus kekerasan seksual di Indonesia.
Beragam organisasi ini meminta pemerintah menerbitkan kurikulum tentang pendidikan seksual komprehensif pada anak. Berdasarkan studi yang dilaksanakan Aliansi Remaja Independen (ARI) bersama UNESCO di 2014, terdapat korelasi positif antara pengetahuan seksualitas dengan perilaku remaja.
"Pendidikan seksual yang didapat sedini mungkin, dapat memberikan keterampilan pada anak dan remaja untuk melindungi diri dari bentuk kekerasan," kata Koordinator Nasional ARI, Prameswari Puspa Dewi, sebelum pertemuan dengan menteri.
Selain itu, berdasarkan hasil studi Fonner pada 2014 lalu, pendidikan seksualitas yang komprehensif di negara berkembang, akan mendorong anak memiliki keberanian untuk menolak berhubungan secara seksual, dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan pendidikan seksual.
Lewat pertemuan ini, berbagai organisasi ini berharap pendidikan seksualitas secara komprehensif, bisa segera diimplementasikan di Indonesia.
Pada kesempatan ini, koalisi organisasi ini juga mengungkapkan rasa prihatin dan dukungan simpati terhadap peristiwa yang menimpa Yuyun, korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh 14 orang remaja pada 4 April 2016 di Bengkulu.
"Kejadian tersebut diharapkan agar tidak terulang kembali. Bahkan, Presiden Joko Widodo pun menegaskan agar pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya," jelas Prameswari.
(ren)
