- Syaefullah/ VIVA.co.id
VIVA.co.id – Polresta Bekasi menggelar pertemuan tertutup dengan pengurus 44 rumah sakit, klinik dan bidan terkait penanganan kasus vaksin palsu yang berada di wilayah Kota Bekasi. Pertemuan digelar di aula Polresta Bekasi, Jumat, 15 Juli 2016.
"Langkah ini kami lakukan guna mengantisipasi pengamanan terkait berkembangnya kasus dugaan penggunaan vaksin palsu, yang kebetulan banyak di wilayah Kabupaten Bekasi," kata Kapolresta Bekasi, Kombes (Pol) Awal Chairuddin.
Dari hasil pertemuan yang dilakukan, seluruh rumah sakit diminta bekerja sama dengan Kepolisian dan Dinas Kesehatan, khususnya yang terindikasi terlibat peredaran vaksin palsu. Komunikasi ini untuk persiapan dibukanya posko pengaduan korban vaksin palsu.
"Selanjutnya, arahnya nanti rumah sakit maupun klinik, bidan yang terlibat akan melakukan vaksin ulang. Tapi menunggu instruksi Kemenkes. Satu lagi, kami meminta mereka melakukan pengumpulan vaksin-vaksin yang terindikasi palsu untuk dipilih dan dipisahkan," kata Awal.
Setelah adanya informasi terkait rumah sakit dan klinik serta bidan yang ikut menggunakan vaksin palsu, pihaknya langsung melakukan penjagaan di tempat-tempat tersebut.
"Hal ini kami lakukan karena khawatir bisa menimbulkan terjadinya aksi-aksi pengrusakan dan kriminal lainnya. Bahkan, yang tak punya kepentingan bisa mengambil kesempatan atau menimbulkan gangguan lainnya," kata Awal.
Masyarakat diminta jangan mudah terprovokasi. Bila merasa dirugikan akibat vaksin palsu dan ingin meminta penjelasan, masyarakat bisa langsung datang ke posko yang sudah ada di rumah sakit tersebut.
Ditambahkan Awal, sampai saat ini ada lima orang bidan yang sudah diperiksa. "Ada tiga hal yang ditanyakan kepada mereka, kapan melakukan vaksinnya, apa vaksinnya, dan siapa saja yang divaksin," ujarnya.
Dari beberapa keterangan mereka juga diketahui kalau ternyata vaksin-vaksin yang terindikasi palsu itu didapat CV Azka Medika. Seluruh tempat pelayanan rumah sakit di Bekasi tidak mengetahui dan merupakan korban penipuan sindikat vaksin palsu ini.
"Tapi seluruh rumah sakit dan klinik, bidan, tidak ada unsur kesengajaan, mereka merasa tertipu. Saat ini kami masih berkoordinasi dengan Mabes terkait penanganan kasus ini, ada yang nanti diserahkan ke Mabes dan yang kami tangani," katanya.
Hingga saat ini belum bisa memastikan ada vaksin palsu yang beredar. Pasalnya, hanya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dapat menentukannya. Sehingga, yang ada sekarang ini baru diduga palsu.
"Jadi palsu atau tidak bukan kita yang menentukan, tapi BPOM,” katanya. (ase)
Sidang Perdana Vaksin Palsu Digelar di PN Jakarta Timur
Ada empat pihak yang digugat.
