- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyebu, selama ini Badan Intelijen Negara (BIN) sering kecolongan ketika konflik yang berkaitan dengan SARA di daerah pecah. Padahal seharusnya, intelijen pihak pertama yang tahu, suatu konflik berpotensi akan pecah atau tidak.
"Ini sering kecolongan, yang kecolongan bukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), namun intel. Padahal intel tak boleh kecolongan, deteksi dini harus lebih dipahami, kalau sudah meledak, baru kecolongan," kata Tjaho dalam acara FKUB daerah se-Indonesia, di Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara 7, Jakarat Pusat, Kamis 6 Oktober 2016.
Ke depan, kata Tjahjo, BIN dengan FKUB harus mampu merespons dengan cepat dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan terhadap informasi-informasi kemungkinan terjadinya konflik sosial di daerah.
"Mengkoordinasikan langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini bersama pihak terkait, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi FKUB, FKDM, Kominda serta Forkompimda," ujar dia.
Apalagi, menurutnya, tantangan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di daerah sangat beragam, seperti masih terjadinya permasalahan terkait pendirian rumah ibadat, konflik sosial bernuansa agama yang melibatkan kelompok masyarakat, aliran-aliran keagamaan, aliran kepercayaan dan ormas keagamaan.
"Termasuk munculnya benih-benih gerakan politik bersimbol agama dan berkembangnya faham keagamaan yang cenderung radikal serta bertentangan dengan ideologi Pancasila. Padahal persatuan dan kesatuan nasional baru dapat terwujud apabila masing-masing tidak saling mengganggu keimanan masing-masing pemeluk agama," ungkap dia.
Jadi Pj Gubernur Sultra, Komjen Andap Beberkan 5 Tantangan Termasuk Netralitas ASN di 2024
Komjen Pol Andap Budhi sudah resmi jadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Komjen Andap sudah serah terima jabatan dari Gubernur Sultra Ali Mazi yang purna tugas.
