- Adi Suparman
VIVA.co.id - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengklaim tak ada pegawai negeri sipil di pemerintahannya yang bergabung dengan organisasi anti-Pancasila.
Menurut Gubernur, para pegawai negeri sipil di Jawa Barat lebih terdidik dan berpikir rasional sehingga mustahil teperdaya bergabung dengan ormas yang menentang Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"PNS kita rasional dan terdidik. Masa iya gabung organisasi-organisasi berbahaya," kata Gubernur saat dikonfirmasi di Bandung pada Senin, 24 Juli 2017.
Dia berpendapat, sudah tepat imbauan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang menyarankan pegawai negeri terlibat ormas anti-Pancasila agar mengundurkan diri, karena mereka disahkan sebagai abdi negara setelah disumpah setia kepada negara. "Justru tidak wajar kalau tidak tunduk. Jadi saya kira pernyataan Pak Tjahjo benar," ujarnya.
Menteri Tjahjo sebelumnya memperingatkan pegawai negeri yang bergabung dengan ormas anti-Pancasila agar mengundurkan diri. Peringatan itu dia sampaikan menyusul keputusan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, yang belakangan berkembang kabar banyak pegawai negeri yang menjadi kader organisasi itu.
"Kalau ada PNS yang terlibat dengan elemen yang melawan, berseberangan, mengembangkan ajaran ideologi lain selain Pancasila, ya, silakan mengundurkan diri saja dari PNS," kata Tjahjo di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Bandung pada Minggu, 23 Juli 2017. (ase)
Ratusan Ribu Ribu PNS Sudah Ikuti Uji Kompetensi dari BKN untuk Siap Pindah ke IKN
Sebanyak 121.626 orang PNS sudah mengikuti uji kompetensi yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai persiapan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
