Sumber :
- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews -
Situasi politik menjelang pemilihan umum kian memanas. Dua partai politik, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra saling sindir. Setelah soal calon presiden, kini terkait dana bantuan desa sesuai UU Desa yang baru diberlakukan. PDI Perjuangan mempertanyakan klaim Partai Gerindra yang 'memperjuangkan' anggaran Rp1 miliar per desa. Dan ini tanggapan Partai Gerindra.
"Itu bukan klaim, itu kenyataan. Kita sudah perjuangkan itu sebelum UU Desa disahkan oleh DPR RI," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Gerindra Media Center, Jakarta, Kamis 13 Maret 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Itu bukan klaim, itu kenyataan. Kita sudah perjuangkan itu sebelum UU Desa disahkan oleh DPR RI," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Gerindra Media Center, Jakarta, Kamis 13 Maret 2014.
Fadli menjelaskan, program Partai Gerindra ini merupakan hasil koordinasi dengan berbagai organisasi kepala daerah di Indonesia sejak lama. Dan, program ini merupakan masukan dari para kepala desa.
"Kita bahkan sudah MoU mengenai anggaran Rp1 miliar sejak tahun 2006. Kita MoU diantaranya dengan Apdesi dan Parade Nusantara," kata Fadli.
Pada pertemuan dengan organisasi kepala desa itu kesepakatan angka Rp1 miliar per desa dirumuskan. Besaran ini berdasarkan kebutuhan untuk menggenjot perekonomian desa dengan segala infrastrukturnya. Di mana, konsep ekonomi kerakyatan selama ini hanya dijadikan jargon pemerintah pusat.
Apa yang dilakukan saat ini oleh Partai Gerindra, baginya bukanlah klaim seperti yang banyak dikatakan partai lain. Ini langkah kongkrit dari perjanjian lama yang tertunda.
"Kita konsisten. PDIP dan partai lain nggak perlu kebakaran jenggot. Kita tidak mengklaim seperti apa yang mereka katakan," ujar Fadli Zon. (asp)
Halaman Selanjutnya
Fadli menjelaskan, program Partai Gerindra ini merupakan hasil koordinasi dengan berbagai organisasi kepala daerah di Indonesia sejak lama. Dan, program ini merupakan masukan dari para kepala desa.
