- Biro Pers Istana/Abror Rizki
VIVA.co.id - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, EE Mangindaan, mengatakan partainya tidak begitu saja menyetujui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DB) atau sering disebut dana aspirasi. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu memberikan sejumlah catatan.
"Kita belum setuju jika syarat lima ini tidak dipenuhi. Antara lain sistem anggaran dan apa itu dana aspirasi," kata Mangindaan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 24 Juni 2015.
Menurutnya, proses program aspirasi ini masih panjang meski sudah disetujui mayoritas fraksi dan diketuk pimpinan DPR dalam sidang paripurna kemarin.
"Saya kira kita akan menunggu. Seperti yang kita katakan, kita masih menunggu DPR dan pemerintah untuk duduk bersama," katanya lagi.
Wakil Ketua MPR ini memastikan partainya tidak terburu-buru terkait realisasi program aspirasi ini.
"Kita sih masih santai-santai aja. Karena kan masih lama. Karena itu masih peraturan DPR terkait mekanisme pengusulannya. Belum mengenai proses penggunaan dana tersebut," ujarnya.
Berikut adalah 5 syarat Partai Demokrat:
1. Bagaimana meletakkan "titipan" dana Rp20 miliar tersebut dalam sistem APBN dan APBD, agar klop dan tak bertentangan dengan rencana eksekutif. Ingat, APBN direncanakan dan disiapkan dengan proses "dari atas dan dari bawah" secara terpadu, bertahap dan berlanjut. Di mana masuknya? Bagaimana jika usulan program yang menggunakan dana aspirasi itu tidak cocok dan bertentangan dengan prioritas dan rencana pemda setempat?
2. Bagaimana menjamin penggunaan dana tersebut tidak tumpang tindih dengan anggaran daerah dan yang diinginkan oleh DPRD provinsi, kabupaten dan kota?
3. Kalau anggota DPR punya dana aspirasi, bagaimana dengan anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota yang dinilai lebih tahu dan lebih dekat ke dapil? Kalau mereka juga dapat dana aspirasi, betapa besar dana APBN dan APBD yang tidak "di tangan" eksekutif dalam perencanaannya. Betapa rumit dan kompleksnya perencanaan pembangunan, karena masing-masing pihak punya keinginan dan rencananya sendiri.
4. Kalau anggota DPR punya "jatah dan kewenangan" untuk menentukan sendiri proyek dan anggarannya, lantas apa bedanya eksekutif dan legislatif?
5. Bagaimana akuntabilitas dan pengawasan dana aspirasi itu, sekalipun dana itu tidak "dipegang" sendiri oleh anggota DPR?
(ren)
Demokrat Beberkan Alasan Pilih Koalisi Prabowo Ketimbang Jokowi
"Bagi kami koalisi ingin yang setara, sederajat.
