PKS Belajar soal Kesejahteraan dari Partai Buruh Inggris

Partai Buruh Inggris
Sumber :
  • REUTERS/Phil Noble

VIVA.co.id – Delegasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertemu dengan Fraksi Partai Buruh Inggris, yang diwakili RT Hon John Spellar MP, di Kantor Parlemen Inggris, Rabu, 16 November 2016. Sejumlah pelajaran ingin diambil Fraksi PKS dari Partai Buruh.

Polisi Tangkap Tujuh Orang Pengibar Bendera Bintang Kejora di Papua

"Partai Buruh merupakan partai oposisi terbesar di Inggris dan memiliki konsen terhadap pembelaan hak-hak kaum buruh," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id.

Jazuli menjelaskan, perjuangan hak-hak dan kesejahteraan buruh juga merupakan isu fundamental dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di Inggris.

Polisi Antisipasi Gangguan Keamanan di Papua saat Peringatan HUT OPM

“Kami ingin belajar bagaimana membangun oposisi yang kuat dan efektif dan menjalin kerjasama dalam memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan buruh," lanjut anggota Komisi I DPR ini.

Dalam kesempatan yang sama, Fraksi PKS juga mempertanyakan kebijakan Partai Buruh terhadap Papua. Karena menurut Jazuli, diketahui ada beberapa anggota partai ini yang bersuara kritis tentang Papua.

Warga Simpatisan OPM Serahkan Senjata Api M-16 kepada TNI

Atas pertanyaan itu, John Spellar memastikan Partai Buruh Inggris tak pernah mendukung kemerdekaan Papua. Menurut Spellar, jika ada yang bersuara memberikan dukungan, itu bukan sikap resmi dari partai melainkan hanya pendapat dan sikap perorangan dari anggota.

"Kami mengapresiasi sikap jelas dan tegas Partai Buruh terhadap integrasi teritorial Indonesia ini, sekaligus mengklarifikasi isu yang berkembang selama ini," kata dia.

Diketahui, sejumlah impinan dan anggota Fraksi PKS hadir dalam acara tersebut. Mereka adalah Jazuli Juwaini (Ketua Fraksi), Sukamta (Sekretaris Fraksi/Anggota Komisi I), Aboe Bakar Al-Habsy (Wakil Ketua Fraksi/Anggota Komisi III).

Kemudian juga ada Iskan Qolba Lubis (Wakil Ketua Komisi VIII), Rofi Munawar (Wakil Ketua BKSAP), Andi Akmal Pasludin (Anggota Komisi IV), dan Johan Rosihan (Anggota DPRD NTB).

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya