- VIVA.co.id/Dwi Royantp
VIVA.co.id – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau masyarakat agar tidak merespons berlebihan atau reaktif terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang pendatang dan pengungsi dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya muslim.
"Kita tidak perlu reaktif menyikapi kebijakan yang dilahirkan oleh negara-negara lain, negara tetangga kita sahabat kita, " kata Lukman di sela-sela menghadiri upacara wisuda Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 31 Januari 2017.
Lukman berpandangan, sebagai orang Indonesia, maka tetap harus menghormati kewenangan yang dimiliki setiap negara termasuk otoritas pemerintah Amerika Serikat untuk melahirkan kebijakan bagi negaranya. kebijakan.
Namun demikian lanjut Lukman, dalam kehidupan bersama, maka memang seseorang tidak hanya menjadi warga negaranya saja namun juga warga dunia yang terdiri dari banyak negara. Oleh karena itu masukan dari berbagai negara layak menjadi perhatian AS.
"Itu sebagaimana kita (warga negara Indonesia) juga memperhatikan masukan dari negara lain,” kata Menteri Agama (Menag).
Terkait kebijakan Trump, Lukman percaya bahwa Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah pro aktif menyikapi perkembangan isu luar negeri khususnya terkait kekhawatiran akan adanya kebijakan kontroversial Presiden AS Donald Trump.
"Tentu Beliau terus menyikapi perkembangan yang terjadi di belahan negara mana pun juga karena kita bagian dari semua itu yang tak terhindarkan dari peraturan dunia," lanjut Lukman.
Diketahui, baru-baru ini Presiden Donald Trump melarang sementara warga dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam masuk Amerika. Pelarangan visa tujuh negara itu masing-masing adalah Irak, Iran, Suriah, Libya, Yaman, Sudan, dan Somalia.
Sementara Wakil Presiden RI Jusuf Kala menyatakan akan melayangkan protes atas kebijakan Trump tersebut. Menurut JK, kebijakan itu membahayakan dan merugikan Islam dunia dan juga keutuhan Amerika sebagai negara yang cikal bakal pendudukan adalah imigran. Indonesia juga menyampaikan protes dalam posisinya sebagai anggota dari Organisasi Konferensi Islam (OKI).
"Ya pasti, jangankan kita (Indonesia), rakyat Amerika saja tidak setuju, apalagi kita," kata Jusuf Kalla.
