- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA.co.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro mengatakan telah melakukan pengecekan terkait adanya duplikasi Kartu Tanda Penduduk yang sempat menjadi viral di media sosial. Pengecekan dilakukan agar tidak ada kecurangan berupa penggelembungan suara di Pilkada.
"Ada orang mengkloning, menggandakan identitas orang lain dengan gambar yang sama. Artinya membuat data bohong di media, terutama di medsos ya. Tapi sudah kami cek," kata Juri di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Senin 6 Februari 2017.
Untuk melakukan pengecekan, KPU telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memegang regulasi kependudukan. Juri pun meminta petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk lebih jeli saat pencoblosan suara pada 15 Februari mendatang.
Selain itu juga melakukan pengecekan langsung bila menemukan kecurigaan adanya KTP hasil kloning. Dia menegaskan bahwa pengecekan bisa dilakukan dengan mudah dan cepat.
"Itu kan mudah. Namanya ada, nomor kependudukannya ada, dicek di database kependudukan saja," ujarnya.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan hal yang sama. Menurutnya, cuma butuh waktu sekitar lima menit untuk melakukan pengecekan.
Dia juga mengaku terus memperhatikan berbagai kabar mengenai duplikasi KTP terutama yang beredar di media sosial. Tjahjo menegaskan bahwa kementeriannya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengusutan kasus ini.
"Kami juga pernah ditunjukkan oleh Polda Metro, satu orang punya 69 e-KTP asli. Itu yang untuk membobol ATM se-Indonesia," katanya.
Sebelumnya, isu KTP ganda merebak jelang Pilkada DKI 15 Februari 2017 mendatang. Namun, KPU Kota Jakarta Utara memastikan foto yang beredar di masyarakat adalah bohong alias hoax.
